Bogor [6/5/2025] — Prevalensi stunting kota bogor Masih Tinggi, Pemkot Harus Percepat Intervensi Anggaran. Anggota DPRD Kota Bogor sekaligus anggota Badan Anggaran, Dedi Mulyono, menyoroti masih tingginya angka stunting di Kota Bogor dan meminta Pemerintah Kota untuk melakukan percepatan intervensi melalui peningkatan anggaran dan koordinasi lintas sektor yang lebih serius. Pernyataan ini disampaikan menyusul data Dinas Kesehatan Kota Bogor yang menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting hanya turun tipis dari 18,7 persen pada 2023 menjadi 18,2 persen di tahun 2024.
“Penurunan ini jelas belum cukup. Kita tidak bisa membiarkan laju penurunan stunting hanya 0,5 persen per tahun. Jika tidak ada langkah luar biasa, target yang ditetapkan dalam RPJMD bisa meleset jauh,” tegas Dedi saat ditemui usai rapat koordinasi lintas komisi di Gedung DPRD Kota Bogor.
Dedi menekankan bahwa stunting adalah persoalan masa depan, karena menyangkut generasi emas Kota Bogor. Ia meminta agar Pemerintah Kota tidak hanya terpaku pada kegiatan seremonial atau pendekatan parsial, namun benar-benar melakukan intervensi yang berdampak langsung dan terukur.
Menurut RPJMD 2025–2030, Pemerintah Kota Bogor menargetkan angka stunting menurun secara bertahap hingga mencapai 11,69 persen pada 2030. Namun, Dedi mengingatkan bahwa tanpa intervensi anggaran yang maksimal dan strategi yang terintegrasi, pencapaian target tersebut akan sulit terealisasi.
Baca Juga : Dedi Mulyono: Kolaborasi Diskominfo dan Disdik Kunci Sukses Digitalisasi Pendidikan di Kota Bogor
“Sekarang waktunya kita fokus pada penyelesaian masalah mendasar. Intervensi harus menyentuh akar persoalan seperti gizi anak, ibu hamil, sanitasi lingkungan, hingga edukasi keluarga. Semua itu butuh anggaran yang cukup dan sistem pelaksanaan yang baik,” ujarnya.
Dedi juga mendorong agar penggunaan data seperti ePPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dimaksimalkan untuk memastikan setiap intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Ia juga mengusulkan pembangunan dashboard digital lintas perangkat daerah untuk mempermudah pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data real-time.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor telah menjalankan sejumlah program, seperti menggandeng tokoh agama dan ASN untuk edukasi keluarga, menunjuk 2.412 pendamping keluarga, dan menyiapkan verifikasi 8 aksi konvergensi penurunan stunting oleh Pemerintah Pusat. Namun, menurut Dedi, langkah-langkah ini belum didukung oleh konsolidasi program dan penguatan anggaran secara optimal.
“Kalau kita serius ingin menyelamatkan masa depan generasi Kota Bogor, maka sekaranglah saatnya kita bertindak cepat, tegas, dan terukur. Jangan sampai stunting menjadi warisan masalah bagi anak cucu kita nanti,” tutup Dedi.
tonton Video Yoube di bawah ini
Prevalensi stunting kota bogor Masih Tinggi
