Kota Bogor [1/4/2026] – Data Desil Tak Akurat, Dedi Mulyono: 31.426 Calon Mahasiswa Terancam Gagal Kuliah, Termasuk Warga Bogor!. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, S.P., M.Si., menyoroti tajam viralnya masalah seleksi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada jalur SNBP 2026. Dedi mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor segera proaktif untuk mengadvokasi calon mahasiswa asal Kota Bogor yang terancam gagal kuliah akibat ketidakakuratan data desil.
“Duduk perkara utamanya adalah ketidakakuratan data. Secara nasional, ada 64.471 pendaftar KIP yang lulus SNBP, tapi hanya 33.045 yang dinyatakan eligible. Artinya ada 31.426 anak bangsa yang kini nasibnya menggantung: mundur taku sekolah kena blacklist sistem, tetap maju tapi tak mampu bayar,” ujar Dedi kepada media, Rabu (1/4/2026).
Data Desil Tidak Akurat Jadi Masalah
Legislator PKS ini menjelaskan bahwa banyak pendaftar tidak lolos verifikasi eligible karena sistem secara otomatis menyaring berdasarkan desil di DTSEN. Hanya mereka yang berada di Desil 1-4 yang dianggap layak, sementara Desil 5-10 langsung tercoret.
“Masalahnya, data desil di lapangan itu masih banyak yang belum akurat. Banyak warga Kota Bogor yang kondisi ekonominya sulit, tapi justru tercatat di desil tinggi (5-10). Sementara untuk memperbaiki data di DTSEN butuh waktu minimal 3 bulan, padahal jadwal daftar ulang kampus sudah mepet. Ini tidak sinkron!” tegas Dedi.
Disdik Kota Bogor Harus Proaktif
Dedi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor ini khawatir banyak warga Kota Bogor yang terdampak namun tidak tahu harus mengadu ke mana. Ia meminta Disdik tidak sekadar menunggu instruksi pusat.
“Saya harap Disdik Kota Bogor agar gerak cepat. Jangan sampai anak-anak Kota Bogor yang berprestasi dan sudah lolos seleksi PTN justru gugur hanya karena persoalan administratif data yang tidak valid. Disdik harus hadir memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan ini.” imbuhnya.
Baca Juga : PP TUNAS berlaku ! Dedi Mulyono Minta Wi-Fi Publik & Kafe Diperketat
DPRD Kota Bogor Minta Solusi Darurat
Lebih lanjut, Dedi menyayangkan kebijakan syarat desil ini baru mencuat saat pengumuman kelulusan, sehingga menjadi pukulan telak bagi orang tua siswa.
“Pemerintah Kota melalui Disdik harus segera berkoordinasi dengan Kemendikbudristek atau kampus-kampus terkait. Kita butuh diskresi atau solusi darurat bagi mahasiswa asal Kota Bogor agar mereka tetap bisa kuliah tanpa harus dibebani biaya yang di luar kemampuan akibat status *non-eligible* yang salah sasaran tersebut,” pungkasnya.
Data Desil Tak Akurat
