Kota Bogor [24/6/2025] — Dedi Mulyono Desak Kota Bogor Segera Audit PAD. Isu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor kembali disorot tajam. Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh potensi PAD yang ada.
Pernyataan tegas ini disampaikan Dedi usai mengikuti Rapat Kerja DPRD Kota Bogor bersama mitra kerja perangkat daerah dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2024 serta KUA PPASP Tahun Anggaran 2025, Selasa (24/6/2025).
Menurut Dedi, selama ini fokus pengawasan keuangan daerah terlalu banyak berkutat pada realisasi belanja, sementara potensi kebocoran justru banyak tersembunyi pada sisi penerimaan daerah.
“Setiap rupiah PAD yang hilang hari ini, sama artinya dengan satu program layanan masyarakat yang tertunda besok hari. Jangan sampai kita sibuk mengaudit belanja, tapi lengah terhadap potensi kebocoran penerimaan daerah yang justru jauh lebih berbahaya,” tegasnya.
Dalam forum rapat, Dedi memaparkan sejumlah sektor yang rawan kebocoran PAD, seperti retribusi parkir, sewa aset daerah, pengelolaan pasar, hingga retribusi izin usaha. Ia menegaskan, persoalan pengelolaan pendapatan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut langsung kemandirian fiskal daerah.
“Parkir liar, sewa ruko pasar yang di bawah harga pasar, data wajib pajak yang tidak update, bahkan manipulasi omzet di sektor restoran dan hotel itu semua realitas lapangan. Kalau tidak dilakukan audit menyeluruh, PAD kita akan terus mengalami *silent leakage* tanpa disadari,” ungkap politisi Fraksi PKS tersebut.
Baca Juga : [UPDATE] Sekolah Rakyat Gunakan Lahan Eks Sentra Agribisnis Rancamaya
Dedi Mulyono Desak Kota Bogor Segera Audit PAD
Lebih jauh, Dedi menegaskan perlunya sinergi antar perangkat daerah dalam penguatan pengawasan penerimaan daerah. Menurutnya, pengelolaan PAD bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi juga Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, bahkan Bapperida sebagai pengendali arah perencanaan.
“Sekarang bukan lagi zamannya hanya mengejar laporan keuangan WTP. Kita harus mengukur nyawa fiskal daerah dari seberapa sehat penerimaan asli daerahnya. Karena dari PAD-lah seluruh program pelayanan publik bergantung. Audit PAD adalah kunci pembuktian apakah keuangan daerah kita benar-benar sehat,” sambung Dedi.
Dalam usulannya, Dedi juga mendorong agar Kota Bogor mulai memanfaatkan sistem pengawasan penerimaan daerah berbasis data real-time, menggunakan integrasi teknologi digital lintas OPD.
“Kalau perlu bentuk tim audit potensi PAD lintas sektor. Libatkan BPKP, Inspektorat, bahkan auditor independen. Jangan menunggu PAD kita bocor sampai sulit tertolong, baru kemudian kita sibuk memadamkan,” tegas Dedi.
