Kota Bogor [10/2/2025] – Dedi Mulyono Dorong Peserta BLK Kota Bogor Dapat Sertifikasi BNSP. Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyoroti persoalan krusial yang selama ini belum banyak disentuh secara serius di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bogor, yakni minimnya peserta pelatihan yang memperoleh sertifikasi kompetensi resmi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
Menurut Dedi, meskipun pelatihan di BLK Kota Bogor berjalan rutin setiap tahunnya, namun lulusan pelatihan masih mengalami kesulitan menembus pasar kerja karena tidak dibekali sertifikat yang diakui secara nasional maupun industri.
“Saat ini sebagian besar peserta hanya menerima sertifikat pelatihan dari BLK, bukan sertifikasi dari BNSP yang lebih diakui oleh perusahaan. Padahal, ini sangat penting sebagai bukti bahwa mereka benar-benar kompeten di bidangnya,” ujar Dedi saat diwawancarai, Senin (10/2/2025).
Politisi asal Bogor Selatan itu menyebut, tantangan utama yang dihadapi BLK adalah keterbatasan kuota dan jenis pelatihan yang berujung pada sertifikasi BNSP. Selain itu, biaya untuk mengikuti uji kompetensi BNSP juga terbilang tinggi, berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta, tergantung bidang keahlian yang diambil.
“Ini memberatkan bagi peserta dari keluarga kurang mampu. Sementara, mereka justru yang paling membutuhkan sertifikasi agar bisa bersaing di dunia kerja,” tegasnya.
Dedi mengungkapkan, hingga saat ini BLK Kota Bogor belum memiliki skema bantuan khusus untuk membiayai uji kompetensi BNSP bagi peserta pelatihan. Kondisi ini semakin memperlebar jurang antara lulusan BLK dengan standar kebutuhan industri yang makin selektif terhadap tenaga kerja bersertifikat.
Selain itu, belum semua program pelatihan di BLK terintegrasi dengan skema sertifikasi resmi. Ada juga kendala dari sisi jumlah asesor yang terbatas, sehingga peserta harus menunggu lama atau mencari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) lain di luar Kota Bogor.
Baca Juga : Permukiman Padat Penduduk di Bantaran Sungai Bogor Rawan Longsor, Dedi Mulyono Desak Penataan Serius
Dedi Mulyono Dorong Peserta BLK Kota Bogor Dapat Sertifikasi BNSP
Untuk mengatasi persoalan ini, Dedi juga mendesak agar Pemkot Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja memasukkan anggaran khusus untuk bantuan sertifikasi BNSP dalam APBD 2026.
“Saya mendorong agar di tahun anggaran 2026, sudah ada pos belanja bantuan sertifikasi BNSP bagi peserta pelatihan di BLK. Ini investasi penting untuk menurunkan angka pengangguran dan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar Dinas Tenaga Kerja menjalin kemitraan dengan lebih banyak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan perusahaan-perusahaan lokal agar pelatihan di BLK lebih terarah dan sesuai kebutuhan industri.
“Kalau pelatihan disusun sesuai kebutuhan industri, peserta lulus dengan sertifikasi resmi, lalu disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan, maka fungsi BLK betul-betul jadi solusi nyata pengangguran di Kota Bogor,” pungkas Dedi.
