Bogor [10/3/2025] – Dorong Kinerja Satpol PP DPRD Kota Bogor Usulkan Penggunaan IPKKU. Pemerintah Kota Bogor didorong untuk segera mengadopsi Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) sebagai instrumen pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Usulan ini disampaikan oleh Dedi Mulyono, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor, dalam upaya memastikan bahwa seluruh program kerja Satpol PP benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.
“Selama ini belum ada ukuran kinerja yang benar-benar terstandar untuk menilai keberhasilan program ketertiban umum di Kota Bogor. Padahal, ketertiban dan keamanan adalah fondasi dari kota yang nyaman, layak huni, dan ramah investasi,” ujar Dedi Mulyono.
IPKKU merupakan instrumen yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum secara menyeluruh, mulai dari strategi, sumber daya manusia, hingga sistem yang dimiliki oleh Satpol PP. Indeks ini mencakup 37 indikator kunci, di antaranya keberadaan SOP penanganan gangguan ketertiban, jumlah personel per 10.000 penduduk, tingkat penyelesaian aduan warga, hingga efektivitas pelatihan SDM Satpol PP.
Dedi menambahkan bahwa penggunaan IPKKU dapat menjadi alat ukur objektif bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi program, mengalokasikan anggaran yang tepat, serta membangun sistem pelaporan yang akuntabel. “Dengan adanya IPKKU, kita bisa melihat secara jujur mana program Satpol PP yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak ketertiban,” jelasnya.
Baca Juga : Masih tertinggal dengan Depok, Pemkot Bogor Harus Bekerja Keras Tingkatkan IPM
Lebih jauh, DPRD mendorong agar IPKKU tidak hanya dijadikan alat evaluasi tahunan, tetapi juga diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2025–2030 sebagai indikator pembangunan bidang ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
“Jika dimasukkan ke dalam RPJMD, maka IPKKU menjadi kompas perencanaan jangka menengah, bukan sekadar indikator teknis tahunan. Ini akan mendorong konsistensi kebijakan dan perbaikan pelayanan publik dalam jangka panjang,” tegas Dedi.
Usulan ini juga sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman, lingkungan yang tertib, serta layanan pengaduan yang responsif dan transparan. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan tantangan urbanisasi, Kota Bogor memerlukan pendekatan berbasis data dan indikator yang terukur untuk menjamin ketertiban umum.
Dedi Mulyono menegaskan, DPRD Kota Bogor siap mengawal agar kebijakan ini dapat segera diadopsi dan diimplementasikan secara konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tahun-tahun mendatang. Dorong Kinerja Satpol PP DPRD Kota Bogor Usulkan Penggunaan IPKKU
