Bogor, [17/2/2025] – Komisi 1 DPRD Kota Bogor Desak Penguatan Database Kependudukan untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Komisi 1 DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor pada Senin (17/2). Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap kebijakan kependudukan dan program sosial yang bergantung pada data kependudukan yang akurat dan terbaru.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi 1 menemukan masalah serius dalam sistem database kependudukan Kota Bogor. Saat ini, Disdukcapil Kota Bogor belum memiliki database yang terupdate secara menyeluruh, by name by address, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama dalam penyaluran bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Yang lebih mengkhawatirkan, database kependudukan yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bogor terakhir diperbarui pada tahun 2022. Artinya, selama lebih dari dua tahun terakhir, tidak ada pemutakhiran data yang dilakukan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi terkini di lapangan, sehingga berisiko membuat kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyoroti bahwa ketidakakuratan data kependudukan menjadi salah satu faktor utama mengapa banyak program bantuan sosial tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara data kependudukan yang ada dengan kondisi riil di lapangan, sehingga masih banyak warga miskin ekstrem yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi terlewatkan, sementara ada pula penerima yang tidak sesuai dengan kriteria seharusnya.
Pentingnya Database Kependudukan yang Akurat
Dalam keterangannya, Dedi Mulyono menegaskan bahwa penguatan sistem database kependudukan merupakan kunci utama dalam menangani berbagai permasalahan sosial di Kota Bogor.
“Kami ingin agar Kota Bogor segera memperkuat database kependudukan yang bisa digunakan untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Tanpa data yang akurat dan terupdate, program pemerintah berisiko tidak efektif dan tidak menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan,”ujar Dedi Mulyono.
Beliau menambahkan bahwa database kependudukan yang akurat bukan hanya penting dalam program bantuan sosial, tetapi juga dalam berbagai aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan tata kelola kota.
“Dengan data yang akurat, kita bisa memastikan bahwa program kesehatan seperti BPJS PBI benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Begitu juga dengan program beasiswa dan pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses yang lebih baik untuk keluar dari jerat kemiskinan,”tambahnya.
Baca juga : Dedi Ajak Warga Bogor Selatan Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis
Selain itu, database yang baik juga dapat membantu dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, pengelolaan kependudukan, dan mitigasi bencana. Dengan adanya sistem data yang terintegrasi, pemerintah dapat lebih cepat mengambil keputusan yang berbasis bukti dan data faktual.
Komisi 1 DPRD Mendorong Pembaruan dan Digitalisasi Data Kependudukan
Komisi 1 DPRD Kota Bogor mendesak Disdukcapil untuk segera melakukan pembaruan sistem pendataan kependudukan secara menyeluruh. Tidak hanya memperbarui data, tetapi juga memastikan bahwa sistem ini terintegrasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA)
Menurut Dedi Mulyono, salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam sistem kependudukan. Dengan menerapkan Sistem Informasi Kependudukan Terpadu, data bisa lebih mudah diperbarui secara berkala dan diakses oleh instansi yang membutuhkan.
“Kita harus beralih ke sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi. Banyak kota di Indonesia sudah mulai mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan data kependudukan, dan Bogor tidak boleh tertinggal. Ini akan sangat membantu dalam berbagai kebijakan sosial dan ekonomi,” jelasnya.
Selain itu, Dedi juga menekankan bahwa pembaruan data kependudukan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan RT, RW, dan kelurahan. Validasi data dari lapangan menjadi kunci agar informasi yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi warga di setiap wilayah.
Dampak Buruk Jika Data Tidak Diperbaiki
Tanpa database yang akurat dan terupdate, banyak dampak negatif yang bisa terjadi, seperti:
- Program bantuan sosial tidak tepat sasaran, sehingga warga miskin yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak terdaftar.
- Ketimpangan sosial semakin melebar, karena mereka yang lebih mampu justru bisa saja tetap menerima bantuan akibat data yang tidak akurat.
- Anggaran pemerintah tidak efektif, karena tidak ada basis data yang kuat untuk menilai efektivitas program yang dijalankan
- Perencanaan pembangunan yang kurang optimal, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur karena tidak berdasarkan data yang mutakhir.
- Kesulitan dalam mitigasi bencana dan penanganan darurat, terutama dalam mendistribusikan bantuan di saat krisis seperti pandemi atau bencana alam.
DPRD Kota Bogor Berkomitmen Mengawal Perbaikan Data Kependudukan
Komisi 1 DPRD Kota Bogor memastikan akan terus mengawal dan mendorong perbaikan sistem pendataan kependudukan ini agar bisa lebih akurat, transparan, dan mudah diakses oleh instansi terkait.
*”Kami akan terus mengawasi dan berkoordinasi dengan Disdukcapil serta instansi lainnya untuk memastikan bahwa data kependudukan ini benar-benar diperbarui dan bisa digunakan sebagai dasar kebijakan yang lebih baik,”* tutup Dedi Mulyono.
Dengan perbaikan data kependudukan, diharapkan program-program sosial dan pembangunan di Kota Bogor dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori miskin ekstrem.
Komisi 1 DPRD Kota Bogor Desak Penguatan Database Kependudukan untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem
