Kota Bogor [13/4/2026] – PAD Kota Bogor Meleset Rp 80 Miliar. Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyoroti tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor tahun 2025. Dari target sebesar Rp 1.745.089.943.776, realisasi PAD hanya mencapai Rp 1.665.054.114.174 atau 95,41 persen sebagaimana yang tertuang dalam dokumen LKPJ Walikota Bogor 2025.
Menurut Dedi, selisih sekitar Rp 80 miliar dari target tersebut bukan sekadar angka administratif, tetapi menjadi sinyal bahwa kinerja penggalian pendapatan daerah masih perlu dievaluasi secara serius.
“Kalau target PAD tidak tercapai, ini bukan hanya soal angka yang kurang. Ini alarm bahwa masih ada potensi pendapatan daerah yang belum tergali maksimal, belum tertangkap, atau bahkan bocor di lapangan,” kata Dedi.
Ia menegaskan, PAD merupakan salah satu napas utama kekuatan fiskal daerah. Ketika target tidak tercapai, maka ruang gerak pemerintah dalam membiayai program pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai kebutuhan warga juga ikut terdampak.
“PAD itu sangat penting. Dari situlah kemampuan daerah diuji. Kalau target yang sudah disusun sendiri ternyata meleset, maka Pemkot harus jujur membuka di mana letak masalahnya. Apakah perencanaannya yang terlalu optimistis, pemungutannya yang lemah, pengawasannya yang kurang, atau ada potensi yang belum dimaksimalkan,” ujarnya.
Dedi menilai, kegagalan memenuhi target PAD harus dibaca lebih dalam, bukan sekadar ditutup dengan narasi bahwa realisasi sudah di atas 95 persen. Sebab, dalam tata kelola pemerintahan, target pendapatan disusun bukan untuk sekadar menjadi angka formal, tetapi menjadi dasar kemampuan belanja daerah.
“Secara persentase mungkin terlihat tinggi, 95,41 persen. Tapi tetap saja target tidak tercapai. Dalam konteks pendapatan daerah, sisa 4,59 persen itu nilainya sangat besar, sekitar Rp 80 miliar. Angka sebesar itu bisa dipakai untuk banyak intervensi yang langsung dirasakan warga,” tegasnya.
Baca Juga :
- Dedi Mulyono Desak Kota Bogor Segera Audit PAD: “Jangan Sampai Uang Daerah Bocor!”
- Ketergantungan pada Transfer Pusat tinggi, Dedi Minta BAPENDA Kota Bogor lebih kreatif
Politisi PKS itu juga mendorong Pemerintah Kota Bogor melakukan audit lebih detail terhadap seluruh sumber PAD, mulai dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga potensi-potensi baru yang belum tergarap optimal.
Menurutnya, evaluasi PAD tidak cukup dilakukan di atas meja, tetapi harus menyentuh akar persoalan di lapangan, termasuk integrasi data antar-OPD, penguatan pengawasan, dan digitalisasi sistem penerimaan daerah.
“Kita tidak boleh terus-menerus nyaman dengan pola lama. Kalau PAD ingin kuat, maka harus ada keberanian membenahi sistem. Harus jelas sumber kebocorannya di mana, potensi besarnya di mana, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan target itu tercapai,” katanya.
Dedi mengingatkan, di tengah tingginya kebutuhan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, infrastruktur, hingga pelayanan dasar lainnya, kegagalan mencapai target PAD tidak boleh dianggap sepele.
“Jangan sampai beban pembangunan terus besar, tapi kemampuan fiskal daerah tertinggal. Karena pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Maka ini harus menjadi catatan penting dalam evaluasi LKPJ 2025,” pungkasnya.
PAD Kota Bogor Meleset Rp 80 Miliar
