Kota Bogor [18/6/2025] – Beban Kerja Bertambah, DPRD Soroti Nasib Insentif 7.791 Kader Posyandu. Peran kader Posyandu di Kota Bogor kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Transformasi fungsi Posyandu yang kini mengemban tugas berat untuk pemenuhan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) membuat DPRD Kota Bogor angkat bicara. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor didesak untuk segera mengevaluasi dan menaikkan insentif bagi ribuan kader yang menjadi ujung tombak pelayanan publik tersebut.
Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyoroti ketimpangan antara beban kerja yang semakin kompleks dengan penghargaan yang diterima para kader. Menurutnya, saat ini kader Posyandu bukan lagi sekadar petugas kesehatan sukarela yang menimbang balita sebulan sekali, melainkan telah menjadi perpanjangan tangan pemerintah di tingkat paling dasar.
“Kita bicara data riil di lapangan. Kota Bogor saat ini memiliki 7.791 orang kader yang tersebar di 983 Posyandu di 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Mereka ini pasukan infanteri kita. Tanpa mereka, pelayanan dasar bisa lumpuh,” tegas Dedi kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Bogor, [Rabu, 18 Juni 2025].
Dedi memaparkan, saat ini 25 Puskesmas dan 31 Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kota Bogor telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP). Konsekuensi dari kebijakan ini adalah perubahan pola kerja kader yang drastis. Para kader kini diwajibkan melakukan kunjungan rumah door-to-door dan memantau kesehatan warga berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, hingga lansia.
Tak cukup sampai di situ, Posyandu di Kota Bogor kini diarahkan untuk mengawal 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Keenam fondasi pelayanan publik ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan, serta ketertiban dan keamanan.
“Bayangkan, satu orang kader harus mengerti kesehatan, harus mendata anak putus sekolah (pendidikan), harus memverifikasi rumah tidak layak huni (perumahan), hingga menjadi detektor masalah sosial. Ini beban kerja birokrat yang dikerjakan oleh relawan. Maka, sangat tidak adil jika insentif mereka masih menggunakan standar lama,” ujar Politisi PKS ini.
Lebih lanjut, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor ini menjelaskan bahwa rasio tenaga kesehatan di Puskesmas tidak akan sanggup melayani populasi padat di 68 kelurahan tanpa bantuan 7.791 kader tersebut.
Dukungan terhadap penguatan peran kader ini juga sejalan dengan komitmen Tim Penggerak PKK Kota Bogor. Dedi mengapresiasi langkah PKK yang siap mendampingi para kader di setiap kelurahan agar transformasi menuju Posyandu 6 SPM berjalan optimal.
“Ibu-ibu PKK sudah menyatakan kesiapannya mengawal program ini agar bukan sekadar slogan. Posyandu 6 SPM adalah bentuk nyata pelayanan pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Nah, semangat ini harus disambut oleh Pemkot lewat kebijakan anggaran,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Dedi mendorong agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan kajian fiskal untuk menaikkan insentif operasional kader. Kenaikan ini dinilai sebagai investasi strategis. Dengan kader yang sejahtera dan fokus, akurasi data kemiskinan, penurunan angka *stunting*, hingga data sosial kemasyarakatan akan jauh lebih valid.
“Jangan sampai kita menuntut kerja profesional berbasis aplikasi dan data digital, tapi untuk beli kuota internet saja insentif mereka pas-pasan. DPRD akan mengawal ini agar masuk dalam prioritas pembahasan anggaran,” pungkas Dedi.
Beban Kerja Bertambah DPRD Soroti Nasib Insentif 7.791 Kader Posyandu
