BOGOR (3/12) – Dedi Mulyono: Kota Bogor Harus Segera Miliki Rencana Induk Transportasi yang Spesifik. Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengungkapkan keprihatinannya setelah mengetahui bahwa hingga saat ini Kota Bogor belum memiliki Rencana Induk Transportasi (RIT) yang spesifik untuk kota ini. Padahal, tantangan transportasi di Kota Bogor semakin kompleks, mulai dari kemacetan yang terus meningkat hingga perlunya integrasi moda transportasi.
“Saya sangat kaget ketika mengetahui bahwa Kota Bogor belum memiliki Rencana Induk Transportasi yang khusus dirancang untuk menjawab kebutuhan lokal. Padahal, transportasi adalah urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat,” ujar Dedi.
Kota Bogor Harus Segera Miliki Rencana Induk Transportasi yang Spesifik
Rencana Induk Transportasi (RIT) adalah dokumen perencanaan strategis yang menjadi panduan utama dalam pengembangan sistem transportasi jangka panjang. Dedi menekankan bahwa tanpa dokumen ini, Kota Bogor akan kesulitan melakukan perencanaan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Tanpa RIT, banyak program transportasi yang berpotensi berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Ini tentu akan menghambat pembangunan transportasi yang efisien dan efektif di Kota Bogor,” tambahnya.
Ketergantungan pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
Hingga saat ini, Kota Bogor masih merujuk pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018. Meskipun RITJ menjadi pedoman transportasi regional, Dedi menilai bahwa Kota Bogor membutuhkan RIT yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan lokal masyarakat Bogor.
Baca Juga : Subsidi Biskita Hanya Solusi Jangka Pendek, Pemkot Perlu Model Bisnis transportasi yang Mandiri
Dedi mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyusun RIT yang khusus untuk Kota Bogor. Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, komunitas transportasi, dan masyarakat, dalam penyusunan dokumen tersebut.
“RIT Kota Bogor harus mencakup semua aspek transportasi, mulai dari pengelolaan lalu lintas, pengurangan angkot, pengembangan transportasi massal seperti Biskita Transpakuan, hingga integrasi dengan moda lain seperti kereta api,” tegas Dedi.
Dedi berharap langkah penyusunan RIT Kota Bogor dapat segera dimulai. Dengan adanya RIT yang spesifik, Kota Bogor dapat memiliki sistem transportasi yang tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
RIT adalah investasi masa depan yang sangat penting. Dokumen ini akan menjadi dasar untuk merancang transportasi yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Bogor,” tutup anggota dewan dari PKS ini.
Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Pemerintah pusat tidak lagu memberikan bantuan untuk operasional biskita di kota bogor di tahun 2025, Akan tetapi DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor melalui APBD 2025 telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk mendukung program BTS (Buy The Service) Bis Kita Trans Pakuan.
