Bogor, [13/01/2025] – Komisi 1 DPRD Kota Bogor Dorong BKPSDM Maksimalkan Sosialisasi Seleksi PPPK. Komisi 1 DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor pada Senin pagi (13/1). Rapat yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 11.00 ini membahas evaluasi rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 dan tahap 2, serta penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyoroti pentingnya memastikan inklusivitas dalam proses seleksi PPPK. Ia mendorong BKPSDM untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh pegawai non-ASN agar dapat mendaftar dan mengikuti seleksi secara adil.
“Proses seleksi PPPK harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai non-ASN di Kota Bogor. Jangan sampai ada yang merasa tidak terjangkau informasi atau terhambat oleh birokrasi yang rumit. BKPSDM perlu aktif melakukan sosialisasi agar tidak ada yang tertinggal,” tegas Dedi dalam rapat tersebut.
DPRD Kota Bogor Dorong BKPSDM Maksimalkan Sosialisasi Seleksi PPPK
Dedi juga mengingatkan pentingnya peran BKPSDM dalam memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses mengenai mekanisme seleksi PPPK. “Sosialisasi adalah kunci untuk memastikan semua pegawai non-ASN memahami proses pendaftaran, syarat, dan tahapan seleksi. BKPSDM harus memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media sosial, website resmi, hingga pertemuan langsung di tingkat OPD,” tambahnya.
Baca juga : Ketergantungan pada Transfer Pusat tinggi, Dedi Minta BAPENDA Kota Bogor lebih kreatif
Dalam rapat tersebut, Dedi juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap rekrutmen PNS dan PPPK tahap sebelumnya. “Kami meminta laporan detail dari BKPSDM mengenai pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK tahap 1, termasuk hambatan yang dihadapi serta langkah perbaikannya. Evaluasi ini penting untuk memastikan proses seleksi selanjutnya berjalan lebih baik,” ujarnya.
Komitmen terhadap Penataan ASN
Selain membahas seleksi PPPK, rapat ini juga membahas penataan ASN di Kota Bogor. Dedi menekankan pentingnya penyusunan strategi penempatan ASN yang berbasis kompetensi dan kebutuhan daerah. “Penataan ASN harus memastikan bahwa setiap pegawai berada di posisi yang sesuai dengan keahliannya. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Komisi 1 DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mengawal proses seleksi PPPK dan penataan ASN agar berjalan transparan, akuntabel, dan inklusif. “Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh BKPSDM berpihak pada pegawai non-ASN serta mendukung optimalisasi pelayanan publik di Kota Bogor,” tutup Dedi.
Melalui rapat kerja ini, diharapkan proses rekrutmen PPPK dan penataan ASN di Kota Bogor dapat berjalan lebih baik, transparan, dan inklusif, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
DPRD Kota Bogor Dorong BKPSDM Maksimalkan Sosialisasi Seleksi PPPK
