Bogor [22/6/2025] — Pinjol terbanyak di Jawa Barat Gen Z & Milenial Paling tinggi Terjerat Utang. Ledakan utang pinjaman online (pinjol) di Jawa Barat makin bikin resah. Data resmi dari OJK per Februari 2025 menunjukkan, Jawa Barat kini memegang rekor tertinggi utang pinjol nasional dengan angka fantastis Rp20,23 triliun, atau sekitar 25% dari total utang pinjol nasional yang mencapai Rp80,07 triliun.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun angkat suara. Menurutnya, gaya hidup konsumtif masyarakat menjadi salah satu pemicu utang pinjol yang membengkak, terutama di kalangan anak muda.
“Jawa Barat itu ranking tertinggi pinjol, salah satu (sebabnya) konsumsi kegiatan untuk anak-anaknya. Mulai dari wisuda, studi tour, bahkan pengadaan handphone terbaru, semua dikejar. Uangnya dari mana? Ya pinjol,” kata Dedi Mulyadi
Pernyataan sang Gubernur itu langsung ditanggapi serius oleh Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono. Ia mengaku sangat sependapat dengan analisis Dedi Mulyadi, dan mengingatkan bahwa Kota Bogor harus bergerak cepat sebelum terlambat.
“Ini bukan lagi sekadar data statistik. Kita sudah melihat di lapangan banyak anak muda bahkan pelajar di Bogor mulai terjebak ke gaya hidup semu yang akhirnya dibiayai dari utang pinjol. Kalau ini dibiarkan, dalam 2-3 tahun ke depan, kita akan panen masalah sosial baru,” tegas Dedi Mulyono, Sabtu (21/6/2025).
Pinjol terbanyak di Jawa Barat Gen Z & Milenial Paling tinggi Terjerat Utang
Data dari OJK memang menunjukkan bahwa mayoritas pengguna pinjol justru berasal dari kalangan usia produktif muda. Yakni 19–34 tahun (Gen Z dan milenial). Total pinjaman kelompok ini mencapai Rp26,87 triliun, dengan tingkat kredit macet mencapai Rp763 miliar. Sementara itu, kredit macet secara keseluruhan di Jawa Barat juga tergolong tinggi, yakni 3,38%, di atas rata-rata nasional yang berada di angka 2,78%.
Menurut Dedi Mulyono, ledakan utang ini tak bisa dilepaskan dari masifnya penetrasi teknologi digital yang tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. “Gadget makin canggih, aplikasi pinjol makin mudah, semua tinggal klik. Tapi kemampuan mengelola keuangan mereka minim. Ini kombinasi yang berbahaya,” paparnya.
Lebih jauh, Dedi menilai kondisi ini juga memunculkan efek domino sosial. Ia mengungkapkan bahwa sudah banyak kasus di Bogor, baik mahasiswa maupun ibu rumah tangga, yang terjebak dalam utang puluhan bahkan ratusan juta rupiah akibat pinjol. “Ada mahasiswa IPB yang terpaksa harus ‘gali lubang tutup lubang’ demi bayar gaya hidup. Ada ibu rumah tangga yang utangnya terus menumpuk hingga rumah tangga mereka retak,” tambahnya.
Dedi Dorong Literasi Keuangan Masuk Kurikulum Sekolah
Melihat situasi yang kian mengkhawatirkan, Dedi mengusulkan agar Pemkot Bogor segera membentuk Program Bogor Tanggap Pinjol sebagai langkah sistematis dan komprehensif. Ia meminta agar materi bahaya pinjol, literasi digital, serta pengelolaan keuangan pribadi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, khususnya di jenjang SMP dan SMA.
“Kita perlu mulai dari pendidikan dini. Literasi keuangan harus menjadi bagian dari proses belajar mereka. Kalau tidak, kita akan terus mencetak generasi yang cerdas secara teknologi, tapi rapuh secara finansial,” tegasnya.
Selain penguatan edukasi, Dedi juga mendorong dibentuknya Satgas Pinjol dan Judol Kota Bogor, yang terdiri dari Pemkot, OJK, Polresta, Satpol PP, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat sipil. Satgas ini diharapkan aktif melakukan pengawasan, edukasi, hingga pendampingan korban pinjol yang kesulitan keluar dari jeratan utang.
“Pinjol ilegal sudah sangat massif beroperasi secara online. Butuh kolaborasi semua pihak agar pengawasan dan penindakannya efektif,” ujarnya.
Dedi juga berharap DPRD kota Bogor dapat membahas kembali usulan Raperda Pengendalian Pinjol dan Judi Online yang sebelumnya sempat diusulkan ke provinsi jawa barat. Raperda ini diharapkan menjadi payung hukum kuat dalam pengendalian, penindakan, hingga program rehabilitasi korban pinjol.
“Kita tidak bisa hanya jadi penonton bencana pinjol ini. Kota Bogor harus menjadi pelopor perlindungan masyarakatnya. Jangan sampai kita jadi bagian dari statistik suram Jabar ke depan,” pungkas Dedi.
