Target Meleset! Bantuan Siswa Miskin Kota Bogor Hanya Terserap 67%

Kota Bogor [8/4/2026] – Bantuan Siswa Miskin Kota Bogor Hanya Terserap 67%. Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi warga miskin ekstrem di Kota Bogor tahun 2025 menjadi sorotan tajam. Pasalnya, realisasi bantuan tersebut meleset dari target yang telah ditetapkan. Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, S.P., M.Si., mendesak evaluasi total terhadap mekanisme validasi data agar anggaran rakyat tidak menguap sia-sia.

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor 2025, Pemerintah Kota Bogor awalnya menargetkan bantuan menyasar 1.000 warga yang terdata dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1. Namun, kenyataannya bantuan hanya terserap oleh 673 orang atau hanya sebesar 67,3%.

“Kinerja ini masuk kategori ‘cukup’, tapi bagi saya ini peringatan keras. Ada 327 warga miskin ekstrem yang haknya tidak tersalurkan karena masalah administratif dan data yang tidak update. Ini harus diperbaiki segera,” ujar Dedi Mulyono kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Siswa Sudah Lulus, Data Masih Antre

Dedi mengungkapkan salah satu pemicu utama rendahnya realisasi adalah ketidaksiapan data menghadapi siklus pendidikan. Banyak calon penerima di data P3KE ternyata merupakan siswa kelas XII yang sudah lulus saat anggaran akan dicairkan.

“Ini masalah klasik yang memalukan. Anggaran cair di 2025, tapi datanya pakai data lama saat mereka masih siswa. Begitu mau dicairkan, statusnya sudah bukan siswa lagi, ya otomatis gugur. Harusnya ada sinergi lintas sektor dengan sekolah sejak awal,” tegas legislator dari Fraksi PKS ini.

Selain masalah kelulusan, kendala administrasi seperti proses penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang tidak mudah juga menjadi batu sandungan bagi warga miskin untuk mengakses bantuan tersebut.

Desak Diversifikasi Bantuan

Menyikapi temuan tersebut, Dedi yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor meminta Pemkot tidak hanya terpaku pada satu jenis bantuan. Ia menyoroti bantuan kemiskinan ekstrem hanya pada skema bantuan siswa saja.

“Penduduk miskin ekstrem itu bukan cuma siswa. Kalau kita hanya fokus di BSM, maka warga miskin ekstrem yang tidak punya anak sekolah akan terus terabaikan. Saya minta Pemkot mulai diversifikasi skema bantuan non-siswa,” kata Dedi.

Baca Juga :

Strategi Perbaikan Menyeluruh

Guna mengantisipasi kegagalan serupa di masa depan, Dedi menekankan perlunya langkah-langkah strategis yang lebih proaktif dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Bogor. Menurutnya, pemutakhiran data P3KE tidak boleh lagi dilakukan secara mendadak, melainkan harus dilakukan secara berkala jauh sebelum proses penetapan sasaran penerima dimulai. Selain itu, verifikasi status keaktifan belajar siswa wajib melibatkan koordinasi langsung dengan pihak sekolah agar data yang digunakan benar-benar akurat dan real-time.

Lebih lanjut, Dedi mendorong Pemkot Bogor untuk segera mengembangkan variasi skema bantuan sosial baru yang bisa menjangkau penduduk miskin ekstrem di luar kategori siswa. Tak kalah penting, ia meminta adanya penguatan sosialisasi mengenai persyaratan administrasi, terutama terkait pengurusan SKTM, sejak awal tahun anggaran. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berkas dan tidak lagi terganjal masalah teknis saat bantuan siap dicairkan.

“Kita tidak ingin kemiskinan ekstrem di Kota Bogor hanya selesai di atas kertas. Realisasi 67% itu menunjukkan ada sistem yang macet. Saya akan kawal agar di periode selanjutnya, target 100% adalah harga mati untuk kesejahteraan warga Bogor,” pungkasnya.

Bantuan Siswa Miskin Kota Bogor Hanya Terserap 67%