Kota Bogor [19/5/2025] – Dedi Mulyono Usul Anggaran Tebus Ijazah di Bogor Naik 2 Kali Lipat pada 2026. Ribuan ijazah lulusan SMA/sederajat di Kota Bogor disinyalir masih tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya. Kondisi ini dinilai menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan layak. Oleh karena itu, Anggota DPRD Kota Bogor, Kang Dedi Mulyono, mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk melipatgandakan anggaran program bantuan tebus ijazah pada Tahun Anggaran 2026.
Dedi menilai, langkah ini sangat krusial untuk memutus mata rantai pengangguran. Realisasi program saat ini memang sudah berjalan, namun jangkauannya perlu diperluas mengingat antusiasme dan kebutuhan masyarakat yang masih sangat tinggi.
“Berdasarkan evaluasi data yang ada, dengan alokasi anggaran sekitar Rp 4 miliar saat ini, kita baru bisa mencover kurang lebih 1.847 ijazah SMA/sederajat yang tertahan,” ujar Dedi kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin (19/5/2025).
Targetkan Rp 8 Miliar di 2026
Menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor ini, angka 1.847 penerima manfaat tersebut sangat berarti. Namun, jumlah itu belum menuntaskan masalah secara keseluruhan.
Pasalnya, masih banyak aduan yang masuk ke meja DPRD terkait lulusan sekolah yang sulit melamar kerja karena tidak memegang fisik ijazah asli.
Oleh sebab itu, Politisi PKS ini secara spesifik mengusulkan agar pagu anggaran untuk pos bantuan ini ditingkatkan secara signifikan pada pembahasan APBD tahun depan.
“Saya mengusulkan agar di tahun 2026 nanti, anggaran untuk program ini bisa dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 8 miliar. Targetnya jelas, kita ingin melipatgandakan jumlah penerima manfaat agar lebih banyak anak-anak kita yang bisa segera masuk dunia kerja,” tegas Legislator dari Dapil Bogor Selatan tersebut.
Baca juga: Pendapatan Parkir Kota Bogor Anjlok 50%: DPRD Minta Sistem Digital Diterapkan Segera!
Putus Rantai Kemiskinan
Dedi menekankan bahwa penahanan ijazah merupakan salah satu sumbatan utama dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bogor. Tanpa ijazah, lulusan sekolah menengah cenderung terjebak dalam pekerjaan sektor informal dengan upah rendah atau bahkan menjadi pengangguran.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi sekolah, tapi masalah masa depan anak bangsa. Pemerintah Kota Bogor harus hadir memastikan tidak ada ijazah yang ‘menginap’ di sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu melunasi tunggakan,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Dedi berkomitmen untuk mengawal ketat usulan kenaikan anggaran ini dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026.
“Fraksi PKS akan berjuang agar usulan kenaikan ini disetujui. Ini bentuk keberpihakan anggaran yang nyata bagi warga pra-sejahtera di Kota Bogor,” pungkasnya.
Dedi Mulyono Usul Anggaran Tebus Ijazah di Bogor Naik 2 Kali Lipat pada 2026
