Hati-hati Hina Guru di Medsos! DPRD siapkan pasal khusus di perda Perlindungan Guru

Kota Bogor [15/10/2025] – perda Perlindungan Guru. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelindungan Guru DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengusulkan agar larangan menghina dan merendahkan martabat guru melalui media sosial diatur secara tegas dalam Raperda Pelindungan Guru yang tengah dibahas.

Dedi menilai maraknya tindakan penghinaan terhadap guru di ruang digital menjadi persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter generasi penerus.

Karena itu, kehormatan dan martabat profesi guru harus mendapatkan perlindungan, termasuk dari tindakan penghinaan, intimidasi, dan perundungan melalui media sosial.

“Guru adalah profesi yang mulia. Mereka mendidik anak-anak kita, membimbing, dan membentuk karakter generasi masa depan. Sangat tidak pantas jika guru justru dihina, direndahkan, bahkan dipermalukan di ruang digital. Karena itu, saya mengusulkan agar larangan menghina dan merendahkan martabat guru di media sosial diatur secara tegas dalam Raperda Pelindungan Guru,” ujar Dedi.

Guru Jangan Jadi Sasaran Penghakiman di Media Sosial

Dedi mengatakan perkembangan media sosial telah menghadirkan tantangan baru bagi dunia pendidikan.

Perselisihan yang terjadi di lingkungan sekolah, baik antara guru dan peserta didik maupun dengan orang tua siswa, kini berpotensi berkembang menjadi polemik di ruang digital.

Persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme sekolah terkadang justru disebarluaskan melalui media sosial. Akibatnya, guru berisiko menjadi sasaran komentar negatif, penghinaan, hingga penghakiman publik sebelum duduk persoalannya diketahui secara utuh.

Menurut Dedi, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat mengganggu kehormatan profesi dan kenyamanan guru dalam melaksanakan tugas.

“Jangan sampai guru yang sedang menjalankan tugas mendidik justru menjadi korban penghakiman di media sosial. Persoalan di sekolah seharusnya diselesaikan secara adil dan proporsional, bukan dengan menghina atau mempermalukan guru di hadapan publik,” tegasnya.

Dedi mengingatkan bahwa serangan terhadap martabat guru di media sosial juga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan memengaruhi kepercayaan diri guru dalam menjalankan profesinya.

Ia menilai perlindungan guru harus mengikuti perkembangan zaman. Jika selama ini perlindungan sering dikaitkan dengan kekerasan fisik dan persoalan hukum, maka ancaman terhadap kehormatan guru di ruang digital juga harus menjadi perhatian.

Kritik kepada Guru Boleh, Menghina Jangan!

Meski memperjuangkan larangan penghinaan terhadap guru, Dedi menegaskan bahwa usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi hak masyarakat dalam memberikan kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Menurutnya, orang tua siswa maupun masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan masukan, kritik, dan laporan jika menemukan tindakan guru yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus dibedakan dengan tindakan menghina, mencaci maki, mengintimidasi, atau merendahkan martabat seseorang.

“Kritik kepada guru tentu boleh. Bahkan guru juga harus terbuka terhadap evaluasi. Tetapi mengkritik berbeda dengan menghina. Kalau ada persoalan, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai media sosial dijadikan tempat untuk menyerang kehormatan seorang guru,” kata Dedi.

Dedi juga menekankan bahwa perlindungan terhadap guru harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap peserta didik.

Guru tetap wajib menjalankan tugas secara profesional, mematuhi kode etik, serta menghormati hak-hak siswa.

Dengan demikian, pengaturan dalam Raperda Pelindungan Guru diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap tenaga pendidik dan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik.

Baca Juga :

Minta Larangan Penghinaan Guru Dimasukkan Secara Tegas dalam perda Perlindungan Guru

Dalam pembahasan Pansus, Dedi mendorong agar ketentuan mengenai perlindungan kehormatan dan martabat guru tidak hanya menjadi prinsip umum, tetapi dituangkan secara eksplisit dalam pasal larangan.

Ia mengusulkan agar larangan tersebut mencakup tindakan yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.

Menurutnya, pengaturan yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati profesi guru.

“Harapan saya, Raperda ini nantinya tidak hanya melindungi guru dari kekerasan fisik, tetapi juga melindungi kehormatan dan martabatnya, termasuk di media sosial. Guru harus mendapatkan rasa aman dalam menjalankan tugas mulianya,” jelasnya.

Dedi berharap pembahasan Raperda Pelindungan Guru dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi para pendidik di Kota Bogor.

Ia juga mengajak orang tua siswa dan masyarakat untuk membangun komunikasi yang baik dengan pihak sekolah apabila terjadi persoalan dalam proses pendidikan.

“Kalau kita ingin anak-anak tumbuh menjadi generasi yang menghormati orang lain, maka kita juga harus memberikan contoh dengan menghormati guru-guru mereka. Jangan sampai anak-anak justru melihat orang dewasa menghina dan merendahkan gurunya di media sosial,” pungkas Dedi.

Raperda Pelindungan Guru saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh Pansus DPRD Kota Bogor bersama pihak terkait. Berbagai masukan dan usulan terus dikaji untuk memperkuat perlindungan hukum, profesi, keselamatan, serta martabat guru dalam menjalankan tugas pendidikan.

perda Perlindungan Guru