Kota Bogor [28/11/2025] – Anggaran Disdik Kota Bogor 2026 Habis untuk Pegawai. Alokasi anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor tahun 2026 mendapat sorotan anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono. Pasalnya, dari total anggaran Rp744,45 miliar, sebesar Rp431,28 miliar atau sekitar 58 persen dialokasikan untuk belanja pegawai.
Sementara itu, anggaran operasional yang tersedia sebesar Rp313,16 miliar atau sekitar 42 persen. Anggaran tersebut harus digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pendidikan di Kota Bogor.
Dedi menilai komposisi anggaran ini perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Bogor, terutama dalam memastikan kebutuhan pendidikan masyarakat dapat terpenuhi.
“Kalau dari Rp744 miliar anggaran Dinas Pendidikan, sebanyak 58 persen sudah dialokasikan untuk belanja pegawai, artinya ruang anggaran untuk program pendidikan tinggal 42 persen. Pertanyaannya, apakah anggaran yang tersisa itu cukup untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan warga Kota Bogor?” kata Dedi.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor tersebut menegaskan bahwa belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah yang tetap harus dipenuhi, termasuk untuk menjamin kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
Namun, menurutnya, besarnya porsi belanja pegawai harus diimbangi dengan kebijakan anggaran yang mampu memberikan manfaat langsung kepada peserta didik dan masyarakat.
Jangan Sampai Anggaran Pendidikan Besar, Masalah Warga Tak Selesai
Dedi mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan besarnya anggaran pendidikan setiap tahun. Warga juga membutuhkan hasil nyata dari penggunaan anggaran tersebut.
Persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, kebutuhan perbaikan ruang kelas, sarana pembelajaran, hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu masih menjadi perhatian yang harus dijawab pemerintah.
“Jangan sampai setiap tahun kita bangga menyebut anggaran pendidikan ratusan miliar rupiah, tetapi orang tua masih kesulitan mencari sekolah untuk anaknya, ruang kelas masih membutuhkan perbaikan, dan keluarga kurang mampu masih terbebani biaya pendidikan,” tegas Dedi – Anggota Fraksi PKS.
Menurut Dedi, keberhasilan anggaran pendidikan semestinya diukur dari seberapa besar persoalan pendidikan masyarakat yang berhasil diselesaikan, bukan sekadar besarnya anggaran yang dialokasikan.
Ia meminta Pemerintah Kota Bogor melakukan evaluasi terhadap efektivitas seluruh program pendidikan, khususnya yang dibiayai melalui belanja operasional.
“Ukuran keberhasilan anggaran pendidikan itu bukan berapa besar uang yang dihabiskan, tetapi berapa banyak anak yang terbantu, berapa ruang kelas yang diperbaiki, berapa siswa yang mendapatkan akses pendidikan, dan berapa persoalan pendidikan warga yang berhasil diselesaikan,” ujarnya.
Pemkot Bogor Diminta Berani Ubah Prioritas Anggaran
Dedi menilai Pemerintah Kota Bogor perlu lebih serius melakukan penajaman prioritas belanja agar anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Dengan ruang anggaran operasional sekitar 42 persen, setiap program harus benar-benar dipastikan relevan dengan kebutuhan pendidikan warga.
Ia meminta pemerintah tidak hanya mempertahankan pola penganggaran rutin dari tahun ke tahun tanpa mengevaluasi hasil dan manfaat setiap kegiatan.
“Pemkot Bogor harus berani mengubah cara pandang dalam menyusun anggaran. Jangan hanya berpikir bagaimana membiayai kebutuhan birokrasi dan menjalankan kegiatan rutin, tetapi harus mulai dari pertanyaan: masalah pendidikan warga apa yang paling mendesak untuk kita selesaikan?” kata Dedi.
Menurutnya, kebutuhan memperluas akses pendidikan, memperbaiki fasilitas sekolah, dan membantu siswa dari keluarga tidak mampu harus menjadi perhatian utama.
Dedi juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau kemampuan fiskal terbatas, justru pemerintah harus semakin tajam menentukan prioritas. Program yang manfaatnya kecil harus dievaluasi, sementara kebutuhan pendidikan yang langsung dirasakan masyarakat harus mendapat perhatian lebih besar,” jelasnya.
Anggaran Pendidikan Harus Berpihak kepada Anak-anak Kota Bogor
Dedi berharap pelaksanaan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi momentum perbaikan kualitas belanja pendidikan.
Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan target hasil yang jelas dari setiap program, mulai dari peningkatan akses sekolah, perbaikan sarana pendidikan, hingga pengurangan beban biaya pendidikan masyarakat.
Ia juga mendorong adanya evaluasi berkala agar penggunaan anggaran pendidikan benar-benar efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“APBD itu uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus kembali memberikan manfaat kepada rakyat. Kita tidak ingin anggaran pendidikan hanya besar dalam angka, tetapi kecil dampaknya bagi anak-anak Kota Bogor,” tegas Dedi.
Dedi menegaskan bahwa perhatian terhadap komposisi anggaran Disdik bukan berarti mempertentangkan kesejahteraan guru dengan kebutuhan siswa.
Keduanya, menurutnya, merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus berjalan beriringan.
“Kesejahteraan guru harus dijaga, tetapi hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga tidak boleh dikorbankan. Pemerintah harus mampu memastikan keduanya berjalan dengan baik,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kota Bogor tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif dalam penganggaran, melainkan benar-benar menghadirkan kebijakan pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pada akhirnya, orang tua tidak menilai pemerintah dari tebalnya dokumen APBD. Mereka menilai dari apakah anaknya bisa sekolah, apakah fasilitasnya layak, dan apakah biaya pendidikan semakin terjangkau. Itulah yang harus menjadi ukuran keberhasilan kita,” pungkas Dedi.
APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 sebelumnya mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Bogor dalam rapat paripurna pada 28 November 2025.
Anggaran Disdik Kota Bogor 2026 Habis untuk Pegawai
https://youtu.be/jv8Yqu4wVVQ
