Kota Bogor Kekurangan 1.133 Guru, Dedi Mulyono: Merger SD Hanya Solusi Sementara

Kota Bogor [17/4/2026] – Kota Bogor Kekurangan 1.133 Guru. Kota Bogor menghadapi kekurangan guru yang cukup serius pada 2025, dengan jumlah mencapai 1.133 orang. Kondisi ini berdampak langsung pada penyelenggaraan layanan pendidikan dasar dan membutuhkan penanganan cepat serta terukur.

Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan jangka pendek semata.

“Kalau kekurangan sudah lebih dari seribu guru, ini bukan lagi isu biasa. Ini kondisi darurat yang harus ditangani dengan kebijakan yang tepat dan berani,” ujarnya.

Merger Sekolah Bukan Solusi Utama

Sebagai respons atas keterbatasan tenaga pendidik, pemerintah melakukan penggabungan 23 SD menjadi 11 sekolah. Namun, Dedi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara untuk menjaga operasional layanan.

“Merger sekolah mungkin membantu dalam jangka pendek. Tapi ini bukan jawaban dari akar masalah, yaitu kekurangan guru,” tegasnya.

Menurutnya, tanpa penambahan jumlah guru secara nyata, persoalan yang sama akan terus berulang setiap tahun.

Masalah Ada di Kapasitas Tenaga Pendidik

Dedi menyoroti bahwa skema pengadaan guru saat ini belum mampu menambah kapasitas secara signifikan. Pengangkatan PPPK lebih banyak mengisi tenaga yang sudah ada, sementara rekrutmen guru baru belum berjalan optimal.

“Kalau kebijakan rekrutmen tidak menambah jumlah guru secara riil, maka kekurangan ini tidak akan pernah selesai. Kita hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya,” ujarnya.

DPRD Dorong Solusi Sistemik

Untuk mengatasi krisis ini, Dedi mendorong Pemerintah Kota Bogor mengambil langkah yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Pertama, percepatan rekrutmen guru baru melalui skema yang tersedia, baik PPPK maupun jalur lain yang memungkinkan penambahan tenaga secara nyata.

Kedua, pemetaan kebutuhan guru berbasis data per sekolah, sehingga distribusi tenaga pendidik bisa lebih tepat sasaran.

Ketiga, optimalisasi redistribusi guru antar sekolah untuk menutup kekurangan di titik-titik kritis.

Keempat, penguatan insentif dan dukungan bagi tenaga pendidik, agar profesi guru tetap menarik dan berkelanjutan.

Kelima, koordinasi aktif dengan pemerintah pusat, khususnya dalam kebijakan formasi dan pengadaan tenaga pendidik.

Pendidikan Butuh Solusi Jangka Panjang

Dedi menegaskan bahwa pendidikan merupakan layanan dasar yang tidak boleh diselesaikan dengan kebijakan sementara.

“Merger sekolah bisa jadi langkah darurat, tapi tidak boleh jadi kebijakan permanen. Yang harus kita kejar adalah kecukupan guru secara nyata,” katanya.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kualitas pendidikan di Kota Bogor tetap terjaga dan tidak terdampak oleh keterbatasan tenaga pendidik.

“Kalau kita ingin pendidikan maju, maka gurunya harus cukup dulu. Ini fondasi yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.