Kota Bogor [20/6/2025] – Kuota Beasiswa KIP Kuliah Cuma Puluhan. Akses pendidikan tinggi bagi anak muda Kota Bogor masih jauh dari ideal. Banyak siswa dari keluarga kurang mampu gagal melanjutkan kuliah karena biaya yang tinggi dan minimnya kuota beasiswa. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menegaskan Pemkot Bogor harus berani turun tangan bernegosiasi langsung dengan perguruan tinggi maupun pemerintah pusat agar kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi warga Bogor bisa diperbanyak secara signifikan.
Menurut Dedi, data pendidikan di Kota Bogor cukup mengkhawatirkan. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi tahun 2022 baru 35,08 persen. Dari total populasi usia kuliah 19–23 tahun yang mencapai sekitar 94,7 ribu jiwa, hanya 21–33 ribu orang yang benar-benar kuliah. Sisanya, sekitar 61–74 ribu anak muda Bogor belum masuk kampus, sebagian besar karena terkendala biaya.
“Kalau Pemkot tidak berani bernegosiasi menambah kuota KIP Kuliah, maka puluhan ribu anak muda kita akan terus tertinggal. Kota Bogor tidak boleh hanya pasif menunggu alokasi pusat. Harus aktif minta tambahan afirmasi, karena ini menyangkut masa depan generasi kita,” tegas Dedi, Jumat (20/6).
Kondisi di lapangan menunjukkan jurang yang lebar. Tahun 2025, kuota KIP Kuliah yang disetujui LLDIKTI IV untuk kampus-kampus di Bogor masih sangat minim. UIKA hanya mendapat 69 kursi dari 1.453 yang diusulkan, Universitas Pakuan 50 kursi, IBI Kesatuan 11 kursi, Universitas Ummi 5 kursi, dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor 5 kursi. Dengan kuota sekecil ini, ribuan anak miskin otomatis tersisih dari bangku perguruan tinggi.
Dedi menekankan, Pemkot Bogor tidak bisa hanya menunggu tambahan kuota dari pusat. Pemerintah kota juga harus aktif melakukan edukasi massif terkait cara mengakses dan mendaftar KIP Kuliah. Banyak keluarga miskin yang tidak paham prosedur teknis, mulai dari pengisian NIK, NISN, hingga pembuatan akun KIP. Karena itu, ia mendorong agar Pemkot membentuk posko-posko KIP Kuliah di setiap kelurahan. Posko ini bisa menjadi pusat sosialisasi, tempat berbagi informasi, sekaligus pendampingan teknis bagi calon mahasiswa.
“Kalau ada posko di kelurahan, orang tua dan siswa tidak lagi kebingungan. Ada petugas yang membantu dari awal sampai akhir pendaftaran. Dengan begitu, tidak ada alasan anak-anak kita gagal kuliah hanya karena salah prosedur atau kurang informasi,” jelasnya.
Dedi optimistis, jika Pemkot berani mengambil langkah negosiasi dan memperluas akses lewat edukasi di kelurahan, angka partisipasi kuliah di Kota Bogor bisa melonjak dalam dua hingga tiga tahun ke depan. “Puluhan ribu anak muda yang hari ini belum kuliah bisa masuk kampus, dan mereka akan menjadi modal SDM unggul untuk kota ini,” pungkasnya.
Beasiswa KIP Kuliah
