Kota Bogor (15/5) – Pendapatan Parkir Kota Bogor Anjlok 50%: DPRD Minta Sistem Digital Diterapkan Segera. Pendapatan pajak parkir Kota Bogor mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data resmi pemerintah daerah, realisasi pajak parkir pada 2023 mencapai Rp14,65 miliar, namun anjlok drastis pada 2024 menjadi hanya Rp7,85 miliar. Kondisi ini mendapat sorotan dari DPRD Kota Bogor.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menilai penurunan tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi sistem perparkiran, terutama melalui digitalisasi dan sistem pembayaran non-tunai.
“Pendapatan parkir jatuh hampir 50 persen. Ini bukan angka kecil. Pemerintah tidak boleh lagi mengandalkan sistem lama yang rawan kebocoran. Digitalisasi perparkiran harus jadi prioritas,” tegas Dedi, Kamis (15/5/2025).
Dalam APBD Kota Bogor 2025, pemerintah menargetkan penerimaan pajak parkir sebesar Rp7 miliar — angka yang justru lebih rendah dari realisasi 2023. Menurut Dedi, target ini menunjukkan bahwa Pemkot belum optimistis menutup kebocoran sektor parkir.
“Menargetkan 7 miliar berarti pemerintah mengakui ada masalah serius dalam pengelolaan parkir. Padahal potensi riilnya jauh lebih besar. Selama sistem masih manual, kebocoran tidak akan bisa dikontrol,” ujarnya.
Dedi mendorong Pemkot Bogor untuk mencontoh kota-kota lain yang telah mengimplementasikan digital parking system, baik di parkir tepi jalan umum (TJU) maupun parkir gedung, melalui QRIS, aplikasi mobile, e-metering, hingga dashboard pengawasan real-time.
Dengan sistem digital, kata dia, setiap transaksi parkir akan tercatat otomatis, dapat dimonitor kapan saja, dan meminimalkan peluang manipulasi oleh oknum di lapangan.
“Parkir itu sektor yang paling mudah bocor jika tidak dikontrol sistem. Dengan digitalisasi, setiap rupiah tercatat. Kota lain sudah membuktikan pendapatan bisa naik 30–200 persen setelah go-digital,” papar politisi PKS tersebut.
Baca juga : Prevalensi stunting kota bogor Masih Tinggi, Pemkot Harus Percepat Intervensi Anggaran
Selain soal kebocoran, digitalisasi perparkiran juga dinilai akan meningkatkan kenyamanan masyarakat, memberikan kepastian tarif, menghilangkan pungutan liar, serta membantu aparat dalam penegakan aturan.
Dedi menegaskan bahwa DPRD siap mendorong alokasi anggaran jika Pemkot Bogor serius menerapkan sistem digital, sekaligus meminta agar evaluasi pengelolaan parkir dilakukan secara menyeluruh.
“Kota Bogor harus berani melakukan lompatan. Jangan biarkan potensi pendapatan hilang begitu saja. Digitalisasi perparkiran bukan pilihan lagi, tapi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan PAD,” tutupnya.
Pendapatan Parkir Kota Bogor Anjlok 50% DPRD Minta Sistem Digital Diterapkan Segera
