Kota Bogor [14/4/2026] – IPM Kota Bogor 2025 Disentil DPRD. Anggaran Tembus Rp3,3 Triliun, IPM Baru 79,75—Masih Tertinggal dari Kota Lain. Kinerja pembangunan manusia Kota Bogor kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah setelah melihat kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai belum signifikan.
Berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor tahun 2025, IPM Kota Bogor tercatat 79,75, hanya naik tipis dari 79,03 pada 2024. Dalam lima tahun terakhir, kenaikan IPM Bogor dinilai berjalan lambat dan belum mampu menembus angka 80 yang menjadi batas kategori “sangat tinggi”.
Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor terus meningkat dan kini berada di kisaran Rp3,3 triliun.
“Kalau kita lihat tren lima tahun terakhir, anggaran kita naik signifikan, tapi IPM kita naiknya pelan. Ini yang harus kita evaluasi serius,” kata Dedi.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara besarnya anggaran dengan dampak yang dihasilkan terhadap kualitas hidup masyarakat.
“IPM itu ukuran paling sederhana kualitas hidup warga—pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Kalau anggaran naik tapi IPM stagnan di angka 79-an, berarti ada yang tidak optimal dalam belanja publik kita,” ujarnya.
Kota Lain APBD lebih kecil tapi IPM tinggi
Dedi juga menyoroti fakta bahwa sejumlah kota lain di Indonesia mampu mencapai IPM yang lebih tinggi meskipun memiliki anggaran yang lebih kecil dibanding Kota Bogor.
“Banyak kota dengan APBD hanya Rp1 sampai Rp2 triliun sudah bisa mencapai IPM di atas 80, bahkan 85. Sementara Bogor dengan anggaran lebih besar masih tertahan di 79. Ini bukan soal besar kecilnya uang, tapi bagaimana uang itu digunakan,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Kota Banda Aceh dengan APBD sekitar Rp 1,5 triliun mampu mencapai IPM di kisaran 87, sementara Kota Bengkulu dengan APBD sekitar Rp 1,2 triliun sudah berada pada IPM 83–84. Artinya, dengan kapasitas fiskal yang jauh lebih kecil, kedua kota tersebut justru mampu mendorong kualitas pembangunan manusia ke level yang lebih tinggi. Sementara itu, Kota Bogor dengan APBD sekitar Rp 3,3 triliun masih berada di angka IPM 79,75, menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya anggaran dan hasil pembangunan manusia.
Baca Juga :
- Masih tertinggal dengan Depok, Pemkot Bogor Harus Bekerja Keras Tingkatkan IPM
- PAD Kota Bogor Meleset Rp 80 Miliar, DPRD Singgung Potensi Kebocoran
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi alarm bahwa strategi pembangunan manusia di Kota Bogor perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan.
“Jangan sampai kita hanya fokus pada program dan kegiatan, tapi lupa memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Yang kita kejar bukan sekadar serapan anggaran, tapi perubahan kualitas hidup warga,” tambahnya.
Dorong belajar dari Kota lain
Dedi mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk mulai melakukan benchmarking dengan kota-kota yang memiliki capaian IPM tinggi, serta mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan kebijakan publik.
“Kalau kota lain bisa dengan anggaran lebih kecil, kita juga harus bisa. Artinya ada strategi yang harus diperbaiki. Kita tidak boleh nyaman dengan kondisi sekarang,” katanya.
Ia menegaskan, ke depan arah kebijakan harus lebih fokus pada intervensi yang berdampak langsung terhadap indikator IPM, bukan sekadar rutinitas program tahunan.
“Target kita ke depan harus jelas: IPM Bogor harus tembus 82 bahkan lebih. Dan itu hanya bisa tercapai kalau kita berani memperbaiki cara kita membelanjakan anggaran,” pungkasnya.
IPM Kota Bogor 2025 Disentil DPRD
