Kota Bogor [30/6/2025] – Banyak dinonaktifkan, Dedi Mulyono usul Tambah Anggaran Bantuan Iuran BPJS. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengusulkan agar ada penambahan anggaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama peserta PBPU (mandiri) yang sering tiba-tiba dinonaktifkan karena menunggak pembayaran. Dedi mengusulkan penambahan Rp10 miliar agar layanan dasar kesehatan bagi warga tidak terputus.
Dedi mengungkapkan bahwa pada APBD Tahun Anggaran 2025, Kota Bogor saat ini mengalokasikan Rp59,9 miliar untuk membiayai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). Namun, anggaran untuk pelunasan tunggakan PBPU —yang sangat krusial untuk mengaktifkan kembali kartu warga tidak mampu yang menunggak—hanya Rp7,8 miliar.
“Setiap minggu ada saja warga yang mengadu karena BPJS-nya tiba-tiba nonaktif. Mereka tidak mampu bayar, padahal ini layanan dasar yang wajib dijamin pemerintah. Anggaran Rp7,8 miliar jelas tidak cukup, maka perlu ditambah minimal Rp10 miliar,” tegas Dedi.
Menurutnya, banyak warga Bogor yang sebelumnya menjadi peserta mandiri akhirnya menunggak karena tekanan ekonomi. Ketika status kepesertaan mereka nonaktif, mereka tidak bisa berobat atau mendapatkan layanan kesehatan penting. Dengan tambahan anggaran, Pemkot dapat melunasi tunggakan mereka dan mengalihkan kepesertaan ke PBI, sehingga mereka kembali mendapatkan jaminan kesehatan.
“Ini soal hak dasar masyarakat. Kalau BPJS-nya mati, pelayanan kesehatan langsung terputus. Jangan sampai warga kesusahan hanya karena anggaran kita kurang,”ujar Dedi.
Ia meminta Pemkot Bogor menjadikan isu ini sebagai prioritas utama pada pembahasan anggaran, mengingat kebutuhan kesehatan masyarakat terus meningkat. DPRD pun siap mengawal peningkatan anggaran ini agar tidak ada lagi warga yang kehilangan akses layanan kesehatan karena alasan ekonomi.
“Kami di Banggar mendorong agar alokasi untuk pelunasan tunggakan PBPU dinaikkan. Minimal tambah Rp10 miliar, supaya tidak ada lagi kasus warga miskin yang ditolak rumah sakit hanya karena kartunya nonaktif,” katanya.
Baca Juga : Dedi Mulyono Desak Kota Bogor Segera Audit PAD: “Jangan Sampai Uang Daerah Bocor!”
Dedi juga menegaskan bahwa kasus BPJS nonaktif yang dialami warga tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Ia menyebut fenomena ini sebagai “alarm keras” bagi pemerintah bahwa akses kesehatan di Kota Bogor sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, belanja jaminan kesehatan harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan sosial yang paling mendasar, bukan sekadar pos anggaran.
“Kalau masyarakat tidak bisa berobat karena kartunya mati, ini bukan soal data—ini soal nyawa. Pemkot harus hadir lebih kuat,” tekan Dedi.
Dedi menilai bahwa upaya ini bukan sekadar teknis penganggaran, tetapi bentuk nyata komitmen negara hadir bagi masyarakat.
Dedi Mulyono usul Tambah Anggaran Bantuan Iuran BPJS
