Kota Bogor [25/9/2025] – Warga Miskin Kehilangan Bansos Gara-gara Data DTSEN Salah. Anggota DPRD Kota Bogor Dedi Mulyono mengingatkan penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan sosial harus benar-benar diikuti dengan proses pemutakhiran dan validasi data secara terus-menerus.
Menurut Dedi, digitalisasi data sosial merupakan langkah penting untuk membuat penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Namun, sistem digital tidak boleh justru membatasi hak masyarakat mendapatkan bantuan hanya karena data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“DTSEN harus menjadi alat untuk membuat bantuan sosial semakin tepat sasaran, bukan malah menjadi vonis digital. Jangan sampai hanya karena di sistem seseorang dianggap mampu, kemudian otomatis tidak bisa mendapat bantuan, padahal ketika kita cek ke rumahnya kondisinya benar-benar membutuhkan,” kata Dedi.
DTSEN sendiri dibangun pemerintah sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menegaskan perlunya data yang akurat, terintegrasi, dan terus diperbarui agar program pemerintah berjalan tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.
Dedi menilai tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila data digital terus dibandingkan dengan fakta di lapangan.
Data Jangan Mengalahkan Fakta Lapangan
Dedi mengatakan persoalan paling krusial bukan semata-mata keberadaan sistem DTSEN, tetapi kualitas data di dalamnya.
Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dengan sangat cepat. Warga bisa kehilangan pekerjaan, mengalami sakit, kehilangan pencari nafkah keluarga, terkena musibah, ataupun mengalami penurunan kondisi ekonomi dalam waktu singkat.
“Data itu dinamis. Hari ini seseorang mungkin dianggap mampu, enam bulan kemudian bisa kehilangan pekerjaan atau mengalami musibah. Kalau datanya tidak diperbarui, sistem akan tetap membaca kondisi lama,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Dinas Sosial, kelurahan, RT, RW, pendamping sosial hingga unsur terkait lainnya aktif melakukan verifikasi kondisi masyarakat.
“Kalau data di komputer berbeda dengan fakta di rumah warga, yang harus diperbaiki adalah datanya. Jangan justru warga yang disuruh menerima keadaan karena sistem mengatakan dia tidak layak,” tegas Dedi.
Ground Check Harus Terus Berjalan
Pemerintah sendiri telah menyiapkan mekanisme verifikasi lapangan atau **ground check** DTSEN. BPS menyebut proses tersebut melibatkan Dinas Sosial kabupaten/kota dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan data sesuai dengan kondisi lapangan.
Dedi menilai mekanisme tersebut sangat penting dan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan pada periode tertentu.
“Ground check jangan dianggap pekerjaan sekali selesai. Data masyarakat berubah terus. Karena itu validasi juga harus berjalan terus,” katanya.
BPS juga menyatakan DTSEN merupakan hasil pemadanan sejumlah basis data sosial dengan data kependudukan dan sumber lainnya, dengan pemutakhiran data menjadi salah satu kunci agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran.
Menurut Dedi, pemerintah daerah harus memanfaatkan ruang pemutakhiran tersebut secara maksimal.
Baca Juga : Dedi Mulyono Desak Dinsos Kota Bogor Percepat Groundchecking Desil, Anggaran 2026 Tembus Rp900 Juta
Jangan Ada Warga Miskin Tersingkir karena Salah Desil
Dedi juga menyoroti penggunaan pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan.
Menurutnya, indikator tersebut diperlukan untuk membantu pemerintah menentukan prioritas penerima bantuan. Namun angka desil tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi.
“Desil adalah instrumen untuk membaca kondisi ekonomi warga. Tetapi kalau hasil pembacaannya tidak sesuai dengan kenyataan, harus ada ruang koreksi yang mudah, cepat, dan transparan,” ujarnya.
Ia mengingatkan jangan sampai ada keluarga yang secara faktual miskin atau rentan, tetapi tidak mendapatkan bantuan hanya karena tercatat pada kelompok desil yang lebih tinggi.
“Yang kita hindari adalah warga datang meminta bantuan karena memang tidak mampu, tetapi jawabannya hanya, ‘Bapak atau Ibu desilnya tinggi, jadi tidak bisa.’ Pemerintah harus berani mengecek: benar tidak kondisi orang ini seperti yang tertulis di data?” kata Dedi.
Warga Harus Mudah Mengoreksi Data
Dedi meminta pemerintah memastikan masyarakat mempunyai mekanisme yang mudah untuk mengajukan sanggahan apabila data DTSEN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, masyarakat tidak semuanya memahami teknologi digital ataupun prosedur administrasi.
Karena itu pemerintah tidak cukup hanya menyediakan kanal digital, tetapi juga harus menyediakan pendampingan di tingkat kelurahan dan lingkungan.
“Digitalisasi harus mempermudah masyarakat, bukan menambah tembok birokrasi baru. Warga yang datanya salah harus tahu mengadu ke mana, bagaimana cara memperbaikinya, siapa yang memverifikasi, dan kapan hasil koreksinya keluar,” katanya.
Ia juga mendorong RT, RW, kelurahan, pendamping PKH dan pekerja sosial ikut membantu menemukan warga yang datanya tidak akurat.
Tepat Sasaran Artinya Dua Hal
Dedi menjelaskan bahwa prinsip tepat sasaran dalam bantuan sosial mempunyai dua sisi.
Pertama, bantuan jangan sampai diterima oleh masyarakat yang sebenarnya sudah mampu. Kedua, dan tidak kalah penting, jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan karena persoalan data.
“Sering kali tepat sasaran hanya dimaknai bagaimana mengeluarkan orang yang dianggap tidak layak. Padahal tepat sasaran juga berarti memastikan jangan ada orang miskin yang tertinggal,” ujarnya.
Karena itu ia meminta Pemerintah Kota Bogor memperkuat proses validasi DTSEN hingga tingkat paling bawah.
“Teknologinya boleh semakin maju, sistemnya boleh semakin digital, tetapi akhirnya data harus bertemu dengan fakta. Jangan sampai satu angka di layar komputer menentukan nasib sebuah keluarga tanpa pernah melihat kondisi rumah dan kehidupan mereka sebenarnya,” pungkas Dedi.
Warga Miskin Kehilangan Bansos Gara-gara Data DTSEN Salah
