Kota Bogor [26/5/2025] – Pastikan Lansia Miskin Tercover BPJS PBI Dedi Mulyono Minta Disdukcapil Jemput Bola. Kasus lansia prasejahtera yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) maupun jaminan kesehatan gratis seringkali bukan karena tidak ada anggaran, melainkan masalah administrasi. Banyak lansia di Kota Bogor terganjal haknya hanya karena KTP hilang atau Kartu Keluarga (KK) yang tidak diperbarui.
Menyoroti masalah klasik ini, Anggota DPRD Kota Bogor, Kang Dedi Mulyono, mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Sosial (Dinsos) untuk segera melakukan penyisiran data secara langsung atau door-to-door.
“Jangan sampai ada lansia miskin yang sakit tapi ditolak berobat gratis (BPJS PBI) atau tidak dapat PKH, cuma gara-gara masalah kertas administrasi. Ini masalah kemanusiaan,” tegas Dedi di Bogor, [Senin/26/5/2025].
Tertib Adminduk Kunci Pencairan Bansos
Politisi PKS ini mengungkapkan, seringkali ditemukan di lapangan lansia yang hidup sebatang kara tidak memiliki e-KTP atau datanya tidak sinkron dengan database pusat. Padahal, syarat mutlak untuk mengakses program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
“Sistem kita sekarang by name by address berbasis NIK. Kalau NIK-nya bermasalah, otomatis bantuan dari pusat mental. Makanya validasi data ini krusial,” jelas Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor ini.
Wajib Jemput Bola
Dedi meminta aparatur pemerintah tidak pasif menunggu di kantor. Menurutnya, mengharapkan lansia yang renta untuk datang sendiri mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau Disdukcapil adalah hal yang memberatkan.
Oleh karena itu, strategi ‘jemput bola’ ke gang-gang sempit dan pemukiman padat menjadi solusi mutlak.
“Saya minta Disdukcapil dan Dinsos turun ke bawah. Lakukan perekaman e-KTP di rumah lansia yang sakit atau bedridden. Sisir data warga yang KK-nya belum online. Pastikan mereka tercatat, supaya negara bisa hadir memberikan bantuan,” desaknya.
Baca Juga : Bogor Selatan Darurat Bencana, Dedi Mulyono Minta Pemkot Segera Bangun Rusunawa
Kawal Universal Health Coverage (UHC)
Lebih lanjut, Dedi mengingatkan bahwa Kota Bogor memiliki semangat Universal Health Coverage (UHC). Namun, predikat UHC ini tidak akan dirasakan manfaatnya oleh warga miskin jika data kependudukan mereka semrawut.
Ia berharap, dengan penyisiran data yang masif, tidak ada lagi cerita sedih lansia di Bogor Selatan maupun wilayah lainnya yang terlantar karena hambatan birokrasi.
“Administrasi itu alat untuk memudahkan, bukan untuk menghambat hak dasar warga. Mari kita bereskan datanya, selamatkan warganya,” pungkas Dedi.
Pastikan Lansia Miskin Tercover BPJS PBI Dedi Mulyono Minta Disdukcapil Jemput Bola
