Kota Bogor [5/10/2026] – Dedi Mulyono Soroti Penyusutan Lahan Pertanian Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyoroti informasi berkurangnya luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Bogor yang disampaikan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.
Dedi meminta Pemerintah Kota Bogor tidak hanya melakukan verifikasi ulang data, tetapi juga mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Perda Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
“Persoalannya bukan hanya berapa hektare lahan pertanian yang tersisa. Kita harus memastikan apakah Perda yang sudah ditetapkan sejak 2019 benar-benar dijalankan. Jangan sampai kita punya aturan perlindungan lahan pertanian, tetapi tidak memiliki pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaannya,” ujar Dedi.
Menurutnya, Pasal 6 Perda tersebut menetapkan target LP2B seluas 58,64 hektare yang harus dicapai secara bertahap hingga tahun 2031.
Karena itu, Pemkot Bogor perlu menjelaskan perkembangan pencapaian target tersebut sejak Perda disahkan, termasuk penyebab munculnya perbedaan antara angka dalam Perda dan hasil verifikasi terbaru.
“Kalau ternyata ada lahan pertanian yang benar-benar beralih fungsi, harus ditelusuri lokasinya, kapan perubahan itu terjadi, dan bagaimana status perizinannya. Namun kalau persoalannya adalah ketidakakuratan data, sistem pendataan dan pengawasannya yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Baca Juga : Potensi Besar Pertanian Organik di Bogor Selatan, Dedi Mulyono dorong kebijakan insentif untuk petani
Dedi juga mengingatkan bahwa Pasal 32 dan Pasal 34 Perda Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur kewajiban penyampaian laporan dan informasi LP2B kepada DPRD setiap tahun.
“Kami ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut selama ini. DPRD perlu memperoleh data lengkap agar bisa menjalankan fungsi pengawasan secara optimal,” katanya.
Selain itu, Dedi mendorong agar Pemkot Bogor benar-benar merealisasikan insentif bagi petani dan pemilik lahan yang mempertahankan fungsi pertaniannya, mulai dari keringanan PBB, dukungan infrastruktur irigasi, hingga bantuan sarana produksi pertanian.
“Jangan hanya melarang masyarakat mengalihfungsikan lahan, sementara petaninya tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Melindungi lahan pertanian juga berarti memastikan kegiatan bertani tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa keberadaan lahan pertanian di Kota Bogor bukan semata-mata persoalan produksi pangan, tetapi juga menyangkut keseimbangan lingkungan, resapan air, dan keberlanjutan pembangunan kota.
“Jangan sampai lahan pertanian yang seharusnya kita wariskan kepada generasi mendatang justru terus berkurang. Perda sudah ada, sekarang yang harus kita pastikan adalah pelaksanaannya,” pungkasnya.
Dedi Mulyono Soroti Penyusutan Lahan Pertanian Kota Bogor
