Kota Bogor (10/11) – Utang Obat RSUD Kota Bogor Bengkak Rp 59,4 M. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyoroti temuan audit keuangan RSUD Kota Bogor yang dinilainya sangat mengkhawatirkan. Politisi Fraksi PKS ini secara khusus menyoroti tumpukan utang obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang fantastis, sementara kemampuan bayar rumah sakit plat merah itu sangat rendah.
“Data ini adalah alarm merah. Ini bukan lagi soal administrasi, tapi sudah menyangkut risiko serius terhadap pelayanan pasien,” ujar Dedi Mulyono di Bogor, Minggu (9/11/2025).
Anggota DPRD dari Dapil Bogor Selatan ini memaparkan data kritis dari Laporan Hasil Audit (LHA) Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat per 31 Juli 2025.
Data audit tersebut mengungkap, total utang obat dan BMHP RSUD hingga 31 Juli 2025 (terdiri dari sisa utang 2024 dan utang baru 2025) mencapai Rp 106,94 miliar. Dari total utang sebesar itu, RSUD baru sanggup membayar Rp 47,47 miliar
“Artinya, per 31 Juli saja, sisa utang RSUD untuk obat dan BMHP masih menggunung di angka Rp 59,47 miliar. Ini angka yang luar biasa besar untuk utang kebutuhan paling primer rumah sakit,” tegas Dedi Mulyono.
Baca Juga : Baru 3 dari 34 SPPG di Kota Bogor yang Punya Sertifikat SLHS, DPRD Ingatkan Bahaya Keracunan MBG
Hal yang paling disorot oleh Dedi Mulyono adalah persentase pembayaran yang sangat rendah.
“Data audit jelas menyebutkan, persentase pembayaran terhadap utang obat dan BMHP dari 1 Januari s/d 31 Juli 2025 hanya 44,39%. Ini sangat ironis,” kecamnya.
Dedi Mulyono membandingkan angka tersebut dengan rata-rata kemampuan bayar RSUD untuk total utangnya yang berada di angka 52,33%
“Ini logika prioritas yang terbalik. Kenapa utang obat yang vital justru pembayarannya lebih lambat (44,39%) dibanding rata-rata utang lainnya (52,33%)? Ada apa ini? Manajemen RSUD harus memberi penjelasan,” tambahnya.
Menurutnya, kondisi ini menempatkan pelayanan pasien dalam risiko tinggi. Jika vendor dan distributor farmasi kehilangan kepercayaan dan menghentikan pasokan, pelayanan RSUD bisa lumpuh.
“Jangan sampai pasien datang ke RSUD, lalu dijawab obatnya kosong karena utang belum dibayar. Ini taruhannya nyawa warga Kota Bogor.”
Dedi Mulyono juga menyebut masalah ini sudah kronis. Merujuk pada Neraca Keuangan 2024, utang belanja untuk Bahan Habis Pakai (BHP) per 31 Desember 2024 saja sudah tercatat sebesar Rp 56,6 miliar.
“Sebagai anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS, kami akan meminta pertanggungjawaban penuh dari Direksi RSUD. Kami akan dalami temuan ini dan meminta ada langkah restrukturisasi keuangan total. Tata kelola RSUD harus diperbaiki besar-besaran, terutama skala prioritas anggarannya,” tutupnya.
Utang Obat RSUD Kota Bogor Bengkak
