Kota Bogor [16/4/2026] – Dedi Mulyono Desak Dinkes Audit NICU Rumah Sakit untuk Tekan Kematian Bayi di Kota Bogor. Angka kematian bayi di Kota Bogor tahun 2025 masih berada di atas target yang ditetapkan pemerintah daerah. Berdasarkan Dokumen LKPJ Walikota tahun 2025, angka kematian balita tercatat 7,88 per 1.000 kelahiran hidup, melampaui target maksimal 7,6.
Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menilai kondisi ini tidak bisa dianggap biasa. Meski selisihnya terlihat kecil, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa masih ada bayi yang belum tertangani secara optimal.
“Ini bukan sekadar angka. Ini soal nyawa. Artinya masih ada bayi yang seharusnya bisa diselamatkan, tapi belum tertangani dengan maksimal,” ujarnya.
Masalah NICU dan SDM Jadi Sorotan
Dedi menegaskan bahwa akar masalah sebenarnya sudah jelas dan bahkan diakui dalam dokumen LKPJ. Fasilitas NICU di rumah sakit belum semuanya memenuhi standar, tenaga medis belum merata kompetensinya, dan kasus bayi berisiko seperti Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) masih cukup tinggi.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem layanan neonatal di Kota Bogor masih perlu diperkuat, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia.
“Masalahnya sudah kita tahu. Tinggal sekarang, apakah kita serius membenahinya atau tidak,” tegasnya.
DPRD Minta Audit Total NICU Rumah Sakit se Kota Bogor
Sebagai langkah konkret, Dedi meminta Dinas Kesehatan Kota Bogor segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh fasilitas NICU di rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.
Audit tersebut harus mencakup standar alat, kesiapan layanan, serta kompetensi tenaga medis yang menangani bayi dalam kondisi kritis.
“Jangan hanya memastikan ada NICU. Pastikan NICU itu benar-benar siap digunakan sesuai standar. Ini menyangkut keselamatan bayi,” katanya.
Kapasitas NICU Harus Sesuai Kebutuhan
Selain kualitas, DPRD juga menyoroti kecukupan kapasitas NICU di Kota Bogor. Dengan jumlah kelahiran sekitar 18 ribu bayi per tahun, kebutuhan minimal diperkirakan berada di kisaran ±23 tempat tidur NICU.
Namun hingga saat ini, data terbuka mengenai jumlah bed NICU yang tersedia dan yang benar-benar memenuhi standar belum dipublikasikan secara jelas.
“Ini harus transparan. Kita perlu tahu apakah kapasitas kita cukup atau tidak. Kalau kurang, harus segera ditambah,” ujar Dedi.
Baca Juga : ALARM MERAH! Utang Obat RSUD Kota Bogor Bengkak Rp 59,4 M, Kemampuan Bayar Cuma 44,39%
Masalah yang Sebenarnya Bisa Dicegah
Dedi menekankan bahwa kematian bayi sebagian besar bisa dicegah jika sistem layanan kesehatan berjalan dengan baik. Penanganan BBLR, respon cepat terhadap kondisi darurat, serta kesiapan fasilitas dan tenaga medis menjadi faktor kunci.
“Kalau NICU standar dan tenaga medis siap, banyak kasus yang sebenarnya bisa diselamatkan. Ini soal kesiapan sistem, bukan sekadar teori,” jelasnya.
Dorong Langkah Cepat dan Terukur
Ia mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk segera mengambil langkah konkret. Mulai dari audit dan standarisasi NICU, penambahan kapasitas tempat tidur, hingga pelatihan tenaga kesehatan secara intensif.
Selain itu, sistem rujukan antar fasilitas kesehatan juga perlu diperkuat agar penanganan bayi kritis bisa dilakukan lebih cepat.
“Target sudah ada, masalah sudah jelas. Sekarang yang dibutuhkan adalah tindakan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama,” tegasnya.
Keselamatan Bayi Harus Jadi Prioritas
Di akhir, Dedi menegaskan bahwa indikator kesehatan seperti kematian bayi harus menjadi perhatian utama karena menyangkut kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
“Kalau kita ingin angka kematian bayi turun, maka sistemnya harus kita benahi. Mulai dari fasilitas, tenaga medis, sampai kecepatan penanganan. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
