Kota Bogor [15/4/2026] – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor tahun 2025 masih berada di angka 7,95 persen, hanya turun tipis dari 8,13 persen pada 2024. Angka ini masih jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 4–5 persen, menunjukkan persoalan ketenagakerjaan di Kota Bogor belum terselesaikan secara mendasar.
Hal ini tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor 2025. Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menilai kondisi tersebut menjadi alarm bahwa kebijakan ketenagakerjaan belum berjalan efektif, meskipun berbagai program pelatihan tenaga kerja diklaim telah mencapai target.
“Kalau kita lihat, 1 dari 12 warga usia kerja di Kota Bogor masih menganggur. Ini bukan angka kecil. Ini masalah serius yang harus jadi prioritas,” ujar Dedi.
Target RPJMD Dinilai Terlalu Rendah
Dalam dokumen RPJMD Kota Bogor, target penurunan pengangguran dinilai sangat konservatif. Pada tahun 2025, target TPT ditetapkan 8,11 persen, padahal di 2024, TPT Kota Bogor sudah di angka 8,13%. jadi ditargetkan hanya turun 0,02%.
Bahkan hingga tahun 2030, target TPT hanya turun menjadi 7,86 persen, atau hanya berkurang sekitar 0,27 poin dalam lima tahun.
“Kalau targetnya saja hanya seperti ini, turun sangat kecil dalam lima tahun, maka jangan heran kalau hasilnya juga tidak signifikan,” tegasnya.
Menurut Dedi, pola penurunan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki strategi yang cukup agresif untuk menekan angka pengangguran.
Pelatihan Banyak, Tapi Tidak Menyerap Tenaga Kerja
Dedi juga menyoroti adanya kontradiksi antara capaian program dengan kondisi riil di lapangan. Program pelatihan tenaga kerja dilaporkan tercapai hingga 100 persen, namun angka pengangguran tetap tinggi.
“Artinya ada yang tidak nyambung. Bisa jadi pelatihannya tidak sesuai kebutuhan industri, atau peserta pelatihan tidak terserap ke dunia kerja,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program ketenagakerjaan tidak boleh hanya pada jumlah pelatihan, tetapi pada berapa banyak warga yang benar-benar mendapatkan pekerjaan.
Kalah dari Kota Lain dengan APBD Lebih Kecil
Sebagai perbandingan, Dalam Dokumen RPJMD Kota Malang 2025, dengan APBD sekitar Rp2,3 hingga Rp2,5 triliun mentargetkan penurunan tingkat pengangguran dari 6,1 persen pada 2024 menjadi 5,42 persen pada 2030, atau turun lebih 0,68 persen.
Sementara itu, Kota Bogor dengan APBD yang jauh lebih besar, mencapai sekitar Rp3,3 triliun, justru hanya menargetkan penurunan pengangguran dari 8,13 persen menjadi 7,86 persen hingga tahun 2030 atau sekitar 0,27 persen.
“Ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menjamin penurunan pengangguran. Yang menentukan adalah efektivitas kebijakan dan eksekusi di lapangan,” kata Dedi.
Baca Juga :
- Atasi Pengangguran, Dedi usulkan Kota Bogor bikin Platform Marketplace Daerah
- IPM Kota Bogor 2025 Disentil DPRD: Anggaran naik signifikan, tapi IPM naiknya pelan
Butuh Kolaborasi Lintas OPD
Dedi menegaskan bahwa persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja. Diperlukan kolaborasi lintas OPD, mulai dari pendidikan, UMKM, investasi, hingga sosial.
“Masalah ini adalah masalah ekosistem. Kalau tidak dikerjakan bersama, hasilnya akan stagnan seperti sekarang,” ujarnya.
Dorong Kebijakan Lebih Agresif
Dedi mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk berani melakukan evaluasi total terhadap kebijakan ketenagakerjaan, termasuk memperkuat link and match dengan industri serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja berbasis ekonomi lokal.
“Kalau kota lain bisa menurunkan pengangguran lebih dalam, maka Kota Bogor juga harus bisa. Kita butuh kebijakan yang lebih berani dan lebih terukur,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa target ke depan harus jelas, yakni menurunkan TPT hingga berada di bawah rata-rata nasional.
“Kalau kita ingin mengejar nasional, maka kita tidak bisa berjalan pelan. Kita harus berlari lebih cepat,” pungkasnya.
