Kota Bogor [13/11/2025] – Bantuan Hukum dan Larangan Hina Guru di Medsos. DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (12/11/2025).
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan Guru DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyambut baik persetujuan tersebut. Ia bersyukur sejumlah usulan yang diperjuangkannya selama pembahasan Pansus berhasil diakomodasi dalam pasal-pasal Perda Perlindungan Guru.
Dua usulan yang menjadi perhatian Dedi adalah pembentukan Unit Pelayanan Hukum dan Pelindungan Guru (UPHPG) serta larangan menghina dan merendahkan kehormatan guru, termasuk melalui media sosial.
“Alhamdulillah, saya bersyukur Perda Perlindungan Guru akhirnya disetujui bersama. Beberapa hal yang kita perjuangkan dalam pembahasan Pansus, khususnya pembentukan UPHPG dan larangan merendahkan martabat guru di media sosial, telah masuk dalam pasal-pasal perda ini,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, kedua ketentuan tersebut penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi guru ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
Guru Dihina di Medsos, Kini Ada Aturan yang Melindungi Martabatnya
Salah satu ketentuan penting dalam Perda Perlindungan Guru adalah larangan merendahkan kehormatan, harkat, dan martabat guru, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 25, yang melarang setiap orang melakukan tindakan yang merendahkan martabat guru, termasuk melalui kekerasan verbal, fisik, dan mental.
Dedi mengatakan, usulan tersebut berangkat dari keprihatinannya terhadap persoalan penghinaan dan perendahan martabat guru yang terjadi di ruang digital.
Menurutnya, media sosial tidak boleh menjadi tempat untuk mempermalukan guru, terlebih ketika terdapat perselisihan antara guru, peserta didik, maupun orang tua siswa.
“Guru adalah profesi yang mulia. Mereka mengabdikan dirinya untuk mendidik dan membentuk karakter anak-anak kita. Sangat tidak pantas jika guru justru dihina, direndahkan, bahkan dipermalukan di media sosial. Karena itu, saya memperjuangkan agar larangan tersebut diatur secara tegas dalam perda,” ungkapnya.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa perlindungan terhadap martabat guru bukan berarti menutup ruang kritik dari masyarakat.
Orang tua maupun peserta didik tetap berhak menyampaikan keluhan dan melaporkan tindakan guru yang dianggap melanggar aturan. Namun, penyampaiannya harus dilakukan secara bertanggung jawab tanpa merendahkan kehormatan seseorang.
“Kritik kepada guru tentu boleh. Tetapi mengkritik berbeda dengan menghina. Jika ada persoalan, selesaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai guru menjadi korban penghakiman di media sosial,” katanya.
UPHPG, Unit Strategis untuk Mendampingi Guru yang Menghadapi Masalah
Selain perlindungan di ruang digital, Dedi juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan lembaga yang dapat memberikan pendampingan kepada guru ketika menghadapi persoalan hukum.
Dalam pembahasan Pansus, Dedi mengusulkan agar Raperda mengatur pembentukan UPHPG sebagai unit yang memiliki tugas khusus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada guru.
Usulan tersebut akhirnya diakomodasi dalam Pasal 24 Perda Perlindungan Guru.
Dalam ketentuan tersebut, UPHPG dapat dibentuk sebagai lembaga koordinatif yang melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi profesi guru, satuan pendidikan, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.
UPHPG memiliki tugas mengoordinasikan pencegahan dan penanganan kekerasan, ancaman, diskriminasi, serta intimidasi terhadap guru. Unit ini juga dirancang untuk memberikan konsultasi hukum, pendampingan di dalam maupun di luar persidangan, hingga perlindungan psikologis.
“UPHPG ini sangat strategis. Guru yang menghadapi intimidasi, ancaman, atau persoalan hukum dalam menjalankan profesinya harus memiliki tempat untuk mengadu dan mendapatkan pendampingan. Jangan sampai guru harus menghadapi seluruh persoalannya sendirian,” jelas Dedi.
Menurutnya, keberadaan UPHPG diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan guru sehingga penanganan persoalan tidak hanya dilakukan ketika sebuah kasus sudah menjadi perhatian publik.
Baca juga :
- Hati-hati Hina Guru di Medsos! DPRD siapkan pasal khusus di perda Perlindungan Guru
- Jangan Biarkan Guru Berjuang Sendirian! Dedi Mulyono Usulkan Unit Khusus Perlindungan Guru
- DPRD Kota Bogor Bentuk Pansus Raperda Perlindungan Guru
DPRD Berharap Perda Tidak Berhenti di Atas Kertas
Setelah persetujuan Raperda dalam rapat paripurna, Dedi berharap Pemerintah Kota Bogor dapat segera menyiapkan langkah-langkah implementasi agar seluruh ketentuan perlindungan guru benar-benar dapat dilaksanakan.
Khusus untuk UPHPG, Pasal 24 mengatur bahwa ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerjanya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.
Dedi menilai tindak lanjut tersebut menjadi bagian penting agar tujuan Perda Perlindungan Guru dapat diwujudkan.
“Jangan sampai perda yang sudah kita susun dan setujui bersama hanya berhenti menjadi dokumen hukum. Saya berharap perda ini benar-benar diimplementasikan dan menjadi pelindung bagi setiap guru di Kota Bogor dalam menjalankan profesinya,” ujarnya.
Ia juga berharap keberadaan perda dapat membangun lingkungan pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan saling menghormati antara guru, peserta didik, orang tua, serta seluruh masyarakat.
Menurut Dedi – anggota fraksi pks, memberikan perlindungan kepada guru bukan berarti membenarkan seluruh tindakan guru tanpa evaluasi. Guru tetap harus menjalankan profesinya sesuai kode etik, aturan hukum, dan prinsip pendidikan yang ramah anak.
Namun, guru juga berhak memperoleh rasa aman, penghormatan, dan perlindungan ketika menjalankan tanggung jawabnya secara profesional.
Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Terlibat
Dedi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan DPRD Kota Bogor, seluruh anggota Pansus, tenaga ahli, Pemerintah Kota Bogor, organisasi profesi guru, serta semua pihak yang telah memberikan masukan dan berkontribusi dalam penyusunan Raperda Perlindungan Guru.
Ia menilai kolaborasi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menghasilkan regulasi yang dapat menjawab kebutuhan para pendidik di Kota Bogor.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD, rekan-rekan anggota Pansus, tenaga ahli, jajaran Pemerintah Kota Bogor, organisasi profesi guru, dan seluruh pihak yang telah bersama-sama memberikan perhatian terhadap perlindungan guru,” ungkapnya.
Dedi berharap lahirnya Perda Perlindungan Guru menjadi langkah nyata dalam menghargai pengabdian para pendidik.
“Guru telah mengabdikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk masa depan anak-anak kita. Sudah selayaknya mereka mendapatkan penghormatan dan perlindungan yang layak. Kita ingin guru-guru di Kota Bogor dapat mengajar dengan tenang, mendidik dengan nyaman, dan menjalankan profesinya tanpa rasa takut,” pungkas Dedi.
Bantuan Hukum dan Larangan Hina Guru di Medsos
