Kota Bogor (14/11) – Puluhan Siswa Keracunan MBG DPRD Kota Bogor Minta Investigasi Total dan Evaluasi SPPG. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah puluhan pelajar dari SDN 2 dan 3 Batutulis, SD Lawanggintung, dan sekolah PUI di Kota Bogor mengalami dugaan keracunan makanan, Jumat (14/11/2025). Para siswa disebut mulai merasakan pusing, mual, dan muntah setelah menyantap menu MBG yang diproduksi dapur SPPG La Isola di Batutulis sekitar pukul 09.30 WIB.
Berdasarkan laporan Puskesmas Balekambang dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menu ayam yang dikonsumsi diduga memiliki aroma tidak sedap dan bagian yang belum matang. Dari 36 siswa yang datang ke fasilitas kesehatan, sebagian besar mengalami keluhan mual, pusing, dan muntah, sementara tiga siswa masih menjalani perawatan.
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta Pemkot Bogor melakukan investigasi menyeluruh.
“Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal. Pemerintah harus turun cepat dan transparan,” tegas Dedi, Jumat (14/11/2025).
Dedi menilai dugaan ayam kurang matang menunjukkan lemahnya kontrol kualitas di dapur SPPG. Ia menegaskan kejadian seperti ini tidak boleh terulang.
“Kalau ada SPPG yang lalai, harus dihentikan sementara. Semua dapur MBG wajib memperketat standar kebersihan dan proses masaknya. Anak-anak bukan bahan eksperimen,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD Soroti Banyak Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) di Bogor Belum Kantongi PBG
Ia juga menyoroti fakta bahwa dari 55 SPPG yang beroperasi di Kota Bogor, baru 5 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, banyak bangunan SPPG yang diduga belum mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Ini alarm keras. Legalitas bangunan dan sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi PBG dan SLHS. Jangan tunggu korban berikutnya,” kata Dedi.
DPRD Kota Bogor, lanjutnya, akan mengawal proses investigasi dan mendorong agar hasil laboratorium segera dipublikasikan. Ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR memperketat pengawasan rantai produksi MBG, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, hingga distribusi ke sekolah.
“Program MBG itu bagus dan sangat dibutuhkan. Tapi pelaksanaannya wajib aman, profesional, dan sesuai standar. Tidak boleh lagi ada makanan yang lolos tanpa pengecekan ketat,” pungkasnya.
Puluhan Siswa Keracunan MBG DPRD Kota Bogor Minta Investigasi Total dan Evaluasi SPPG
