Program Sekolah Swasta Gratis, Dedi Mulyono tekankan pemerataan akses pendidikan

Kota Bogor [14/9/2025] – Program Sekolah Swasta Gratis, Dedi Mulyono tekankan pemerataan akses pendidikan. Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor mematangkan skema kerja sama dengan sekolah swasta untuk memperluas program sekolah gratis, khususnya di jenjang SMP.

Menurut Dedi, keterbatasan daya tampung SMP negeri tidak boleh membuat anak-anak yang tidak lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya.

“Setiap tahun kita menghadapi persoalan yang hampir sama. Jumlah lulusan SD jauh lebih besar dibandingkan kursi yang tersedia di SMP negeri. Maka jangan hanya berpikir bagaimana menambah rombel di sekolah negeri. Kita harus mulai serius membangun skema kemitraan dengan sekolah swasta,” kata Dedi.

Dinas Pendidikan Kota Bogor sendiri sebelumnya telah melakukan analisis daya tampung SPMB 2026 dengan mempertimbangkan sebaran sekolah, potensi calon murid, hingga kepadatan penduduk. Disdik juga telah menyiapkan mekanisme penyaluran calon murid yang tidak diterima di SMP negeri.

Dedi mengatakan, skema kemitraan tersebut dapat dibuat dengan pola pemerintah membiayai siswa tertentu yang tidak tertampung di SMP negeri untuk bersekolah di SMP swasta yang telah bekerja sama dengan Pemkot Bogor.

“Prinsipnya sederhana. Kalau kursi sekolah negeri tidak cukup, pemerintah tetap harus hadir. Anak diarahkan ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan pemerintah, kemudian biaya pendidikannya dibantu atau ditanggung sesuai skema yang ditetapkan,” ujarnya.

Sekolah Mitra Harus Tersebar di Seluruh Kecamatan

Dedi, Politisi PKS ini menekankan bahwa sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah tidak boleh hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah.

Menurutnya, Disdik perlu memetakan sekolah swasta potensial di seluruh kecamatan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, jumlah lulusan SD, daya tampung SMP negeri, serta jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah.

“Jangan sampai sekolah gratis tersedia, tetapi sekolah mitranya jauh dari rumah warga. Kalau anak harus menempuh perjalanan jauh, pada akhirnya orang tua tetap terbebani ongkos transportasi,” kata Dedi.

Karena itu, ia meminta skema kerja sama sekolah swasta dibuat berbasis wilayah atau zonasi kebutuhan.

Baca Juga : Sekolah Negeri Penuh, Dedi Mulyono Minta Pemkot Tanggung Biaya Masuk Sekolah Swasta

Wilayah yang memiliki keterbatasan sekolah negeri harus mendapatkan prioritas lebih besar.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian Dedi adalah Kelurahan Batutulis dan kawasan sekitarnya di Bogor Selatan. Data referensi pendidikan Kemendikdasmen mencatat terdapat sejumlah SMP swasta di Batutulis, antara lain SMP Ananda, SMP Bhakti Insani Bogor, dan SMP Highfield. Kondisi tersebut menurut Dedi membuka peluang untuk memetakan sekolah swasta yang potensial menjadi mitra pemerintah di wilayah yang akses SMP negerinya terbatas.

“Batutulis salah satu contoh. Kalau di satu wilayah tidak tersedia atau akses ke SMP negeri terbatas, sementara ada sekolah swasta yang bisa diajak bekerja sama, maka pemerintah harus hadir menjembatani itu,” ujarnya.

Sekolah Swasta Jangan Hanya Jadi Pilihan Kedua

Dedi juga menilai kemitraan dengan sekolah swasta dapat menjadi solusi sekaligus memperkuat keberlangsungan sekolah-sekolah swasta di Kota Bogor.

Menurutnya, paradigma bahwa sekolah swasta hanya menjadi pilihan setelah siswa gagal masuk sekolah negeri perlu mulai diubah.

“Negeri dan swasta sama-sama bagian dari ekosistem pendidikan Kota Bogor. Pemerintah tidak harus membangun semuanya sendiri. Kalau sudah ada sekolah swasta dengan fasilitas dan kualitas yang baik, kita bisa kolaborasi,” katanya.

Menurut Dedi, kebijakan tersebut dapat dikembangkan menjadi skema yang lebih sistematis dan terintegrasi dengan pelaksanaan SPMB.

Siapkan Sebelum SPMB Dibuka

Dedi meminta Disdik Kota Bogor tidak menunggu persoalan penerimaan siswa muncul setelah SPMB berlangsung.

Skema sekolah mitra, menurutnya, harus disiapkan sejak jauh hari, termasuk pendataan kapasitas sekolah swasta, standar pelayanan, besaran bantuan pemerintah, kriteria siswa penerima, mekanisme pembayaran, serta sistem pengawasan.

“Jangan sesudah SPMB selesai baru sibuk mencari sekolah untuk anak-anak yang tidak tertampung. Sebelum SPMB dibuka, kita seharusnya sudah tahu: di setiap kecamatan ada berapa kursi negeri, berapa calon siswa, kekurangannya berapa, dan sekolah swasta mana yang siap menjadi mitra,” kata Dedi.

Ia berharap dengan skema tersebut tidak ada lagi anak Kota Bogor yang terkendala melanjutkan pendidikan hanya karena tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.

“Target kita seharusnya bukan semua anak masuk sekolah negeri. Target kita adalah memastikan semua anak Kota Bogor bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau negeri penuh, pemerintah harus menyiapkan jalan melalui sekolah swasta,” pungkas Dedi.