Kota Bogor — Prevalensi hipertensi di Kota Bogor pada tahun 2025 tercatat mencapai 9,97 persen. Angka ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah kota sebesar 8,4 persen.
Data tersebut terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2025 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bogor.
Anggota DPRD Kota Bogor dari Komisi IV Dedi Mulyono, menyoroti lonjakan angka hipertensi tersebut sebagai sinyal peringatan yang harus segera ditindaklanjuti.
“Data LKPJ menunjukkan prevalensi hipertensi naik melebihi target. Ini artinya program pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular yang dijalankan Dinkes belum optimal menjangkau masyarakat,” ujar Dedi di rapat Evaluasi LKPJ bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor, Selasa 14 April 2026.
Hipertensi Disebut Silent Killer
Dedi menekankan bahwa hipertensi merupakan penyakit yang kerap tidak disadari penderitanya. Kondisi ini menjadikan hipertensi sebagai ancaman serius bagi warga Kota Bogor.
Merujuk data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, hipertensi merupakan faktor risiko tertinggi keempat penyebab kematian di Indonesia dengan persentase 10,2 persen.
“Hipertensi itu silent killer. Banyak warga yang tidak tahu kalau tekanan darahnya sudah tinggi. Kalau angka prevalensi sudah 9,97 persen dan terus naik, kita harus khawatir dengan risiko stroke dan serangan jantung di masa depan,” jelasnya.
Desak Perluas Skrining di Puskesmas dan Posyandu
Legislator dari Komisi IV yang membidangi kesehatan ini mendorong Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk memperluas program skrining hipertensi melalui Puskesmas dan Posyandu.
Kota Bogor saat ini memiliki 25 Puskesmas dan 983 Posyandu yang tersebar di enam kecamatan dan 68 kelurahan. Namun menurutnya, kapasitas skrining yang ada belum cukup menjangkau seluruh warga.
“Saya mendorong Dinkes untuk memanfaatkan 983 Posyandu sebagai garda depan deteksi dini hipertensi. Kader Posyandu harus dilatih dan dilengkapi alat tensi meter yang memadai, tidak hanya fokus pada program ibu dan anak saja,” tegasnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa 483 Posyandu belum mendapatkan posyandu kit pada tahun 2025. Padahal alat pengukur tekanan darah merupakan komponen penting dalam kit tersebut.
Baca Juga : Dedi Mulyono Desak Dinkes Audit NICU Rumah Sakit untuk Tekan Kematian Bayi di Kota Bogor
Usul Tiga Langkah Strategis
Dedi mengusulkan tiga langkah strategis yang perlu segera diambil Pemerintah Kota Bogor.
Pertama, memperluas program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang selama ini baru menjangkau 49,52 persen warga dengan fokus khusus pada skrining hipertensi.
Kedua, mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengadaan alat tensi meter digital di seluruh Posyandu dan Posbindu PTM sehingga pemeriksaan tekanan darah dapat dilakukan rutin setiap bulan.
Ketiga, menjalankan kampanye edukasi gaya hidup sehat CERDIK — Cek kesehatan berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stres — secara masif melalui media sosial dan kegiatan kelurahan.
“Anggaran kesehatan Kota Bogor tahun 2025 saja masih menyisakan belasan miliar rupiah yang tidak terserap. Seharusnya dana itu bisa dioptimalkan untuk program pencegahan hipertensi yang lebih agresif,” katanya.
Minta Dinkes Buat Peta Sebaran Hipertensi
Lebih lanjut, Dedi juga meminta Dinkes Kota Bogor untuk membuat peta sebaran hipertensi per kelurahan. Menurutnya, data per wilayah sangat penting agar intervensi kesehatan bisa tepat sasaran.
“Kita tidak bisa pakai pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah. Kelurahan mana yang prevalensinya paling tinggi, di situ harus diprioritaskan. Saya akan meminta data ini dalam rapat kerja Komisi IV dengan Dinkes,” pungkasnya.
Sebagai informasi, prevalensi hipertensi nasional berdasarkan Riskesdas 2018 tercatat sebesar 34,1 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi hipertensi tertinggi di Indonesia, yakni 39,6 persen.
